Menghidupkan Reforma Agraria (RA) Akses Aset Sebagai Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam

Dr. Elita Rahmi, SH.,MH
Dosen Fak Hukum Unja

Indonesia negeri jamrud di khatulistiwa, untaian mutu manikam, negeri subur makmur, tata tentrem kerta raharja, kolam susu di kepulauan nusantara (ekspresi atas kekayaan dan keindahan alam yang dimiliki bangsa Indonesia)!!!!!!!!!!!

Mengapa Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria tidak memberikan kemakmuran (kesejahteraan umum) dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Padahal Keadilan sosial merupakan salah satu sila Pancasila dan dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang sewajibnya merupakan cita hukum plus asas hukum atas hukum sumber -sumber agraria yang ada?

Ringkasan Eksekutif
Menghidupkan Reforma Agraria mengembalikan cita hukum menuju keadilan yang sejati, yakni mensejahterakan masyarakat atau setidak- tidaknya mengurangi ketidakmerataan. Bukankah hukum untuk semua orang? . TAP MPR No IX/2001 Tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Disingkat TAP PA-PSDA) masih tidur lelap. Menghidupkan kembali menuntut peran negara, masyarakat dan dunia usaha, untuk melakukan model pembangunan yang menitikberatkan akses asset kepada masyarakat hukum adat via pembaharuan agrarian diantaranya akses yang adil terhadap tanah dan sumber-sumber agraria.

A.    Latar Belakang
Rawannya pemenuhan hak masyarakat hukum adat terhadap akses ekonomi, politik sosial dan budaya,mengindikasikan bahwa posisi masyarakat hukum adat belum bergeser dari persoalan dasar, diantaranya kemiskinan, kebodohan, kemelaratan dan jauh dari akses teknologi dan informasi.

Persoalan di atas menginsyaratkan bahwa cita-cita pasal 33 UUD 1945 belum terwujud? Ada apa gerangan ?. Apakah politik hukum agrarian belum bersahabat dengan kelompok masyarakat hukum adat? Tentu banyak orang akan menjawab “belum” atau “belum sama sekali” atau apakah politik hukum agraria yang terpilih justru ingin membumihanguskan masyarakat hukum adat via kebijakan-kebijakan sesaat. Contoh UU Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menjadi biang mematikan semangat keragaman. Perintah UUPA tentang Hak masyarakat adat yang melahirkan hak-hak ulayat, yang kurang ditindaklanjuti. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Padahal teori apapun yang akan digunakan mematikan masyarakat hukum adat adalah suatu keniscayaan, karena bhineka tunggal ika adalah ciri khas yang melekat dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat.
Reforma agraria adalah lagu lama yang dimerdukan kembali bersamaan dengan maraknya issu tentang pembaharuan agraria, akibat kerusakan- kerusakan lingkungan dan penyempitan luas tanah akibat kegiatan pembangunan yang terus berlangsung baik secara kuantitas maupun kualitas tanpa mengindahkan keseimbangan alam.

Mereformasi kebijakan di bidang keagrariaan (reforma agraria) tiada lain dengan cara mendasarkan diri pada upaya pembaharuan agraria sebagai konsep dasar pembangunan. (Lihat Ida Nurlinda, Keadilan Agraria Dalam Kerangka Reforma Agraria dalam Penemuan Hukum Nasional dan Internasional : 2012 : Hlm 235)

B. Reforma Agraria Selayang Pandang
Reforma Agraria adalah pembangunan yang komprehensif terhadap persoalan keagrarian. Dalam metamorpose yang kurang utuh istilah “agraria” berubah wajah dengan sebutan “Sumber Daya Alam”. Strategi penjajah dalam rangka mempretelin bagian-bagian agraria guna menguras Bumi Indonesia. Seterusnya melahirkan problem agraria yang semakin komplek dan berwatak konfliktual. Seperti kian menajamnnya kontradiksi-kontradiksi struktural dalam perekonomian nasional. Dualisme sektor pertanian dan non pertanian. Teknologi maju dengan teknologi rendah, ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah yang memberikan dis insentif bagi dunia usaha, kompartementalissi kebijakan di bidang agraria (pertanahan, kehutanan, pertambanagn, pertanian, tata ruang, sumberdaya air, kelautan dan pesisir).

Cita-cita UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) berkeinginan memandang bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan yang utuh sesuai dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945, yang populer dengan sebutan Hukum agraria dalam artian luas, Namun disadari bila cita-cita UUPA “belum” terakomodasi oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, hal ini terbukti dari materi muatan UUPA yang hanya mengatur persoalan tanah semata.”Ruang Lingkup UUPA tidak sesuai dengan judulnya, bahwa istilah agraria seharusnya merujuk pada objek pengaturan yang lebih luas, yakni segala sesuatu yang meliputi/berkenaan dengan bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maria. S.W. Sumardjono: Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya: hlm 47: 2008)

Fakta hukum penguasaan tanah dihadapkan pada persoalan, “bukan kisah kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat dari pada kaum miskin”. Semua terjadi akibat belum meratanya masyarakat menikmati hasil-hasil pembangunan satu diantaranya adalah masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengistilahkan dengan kelompok Rentan. Barangkali tidak ada salahnya masyarakat hukum adat dikategorikan ” kelompok rentali’. Korban penyalahgunaan kekuasaan.

Secara etimologi Reforma (bahasa Spanyol) atau reform bahasa Inggris mengandung intisari Ketidaktertiban untuk sementara karena prosesnya memang menata ulang, membongkar yang lama, menyusun yang baru.
Reforma agraria Suatu penataan kembali atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Yang tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan. Di sisi lain Tanah yang demikian luas yang dikuasai oleh segelintir orang menimbulkan peersoalan tanah terlantar. Sebagaimana Pasal 15 PP No.ll Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Menegaskan peruntukan, penguasaan, pemilikan,penggunaan, dna pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui pembaharuan agraria dan program stategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Memaknai maksud reforma agraria tersebut, maka dapatkah di tata ulang kembali sehingga kue pembangunan berupa tanah dan dibagi-bagikan kepada petani dan kelompok masyarakat yang hidup bergantung pada tanah.
Sebagaimana frasa Pasal 2 Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali (Restrukturisasii) penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tap MPR tersebut juga merekomendasikan agar DPR bersama Presiden untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Pasal 6).
Dari Penegasan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dapat disimpulkan bahwa Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya alam, yang menegaskan semangat dan keinginan negara untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi pada masa lalu secara tuntas dan, serta ke depan menata ulang struktur penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya agar struktur tersebut lebih adil dan berkelanjutan.

Beberapa study menunjukkan bahwa negara yang melakukan reforma agraria (pembaharuan agraria) secara intensif dan kontiyu, rakyatnya megalami peningkatan tingkat kemakmuran. Seperti di China terjadi penurunan kemiskinan 53 persen tahun 1981 menjadi hanya 8 persen tahun 2001 sebagai hasil positif dari reforma agraria yang diterapkan sejak tahun 1978. Negara Taiwan melesat maju dengan industrinya sebagai hasil kebijakan landreform kebijakan awal pembangunan.

C. Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam
Pembaharuan agraria berkewajiban untuk melakukan pemerataan, dengan demikian pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber agraria akan ditentukan sejauhmana DPR bersama pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut.
Data BPS per Maret 2007 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total populasi

penduduk Indonesia. Dari Jumlah tersebut penduduk desa yang miskin menempati jumlah terbesar, yaitu 21,90 persen. (Data BPS 2007)
Masyarakat hukum adat berada pada posisi penduduk miskin. Masalah penduduk miskin bukan masalah pendapatan tetapi masalah aset dalam hal ini aset terhadap tanah dan sumber agraria lainnya di bawah permukaan maupun di atas permukaan tanah sebagai sarana untuk mengantungkan hidup. Aset tanah merupakan hak dasar bagi seseorang, dengan demikian model pambangunan yang harus dipilih oleh negara adalah model pembangunan agar rakyat miskin (masyarakat hukum adat) satu diantaranya memiliki akses terhadap tanah sebagai aset kehidupan yang berdampak pada kesejahteraan.
Pembangunan sebagai proses transisi masyarakat ke arah yang lebih adil, sejahtera dan demokratis, maka struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah segera ditata ulang, seperti konsep pembaharuan agraria yang terdesentralisasi dan partisipasi harus menjadi konsep yang mendasari.
Indonesia sebagai negara agraris menjadi ciri khas negara yang hingga hari ini masih mewarnai corak kehidupan masyarakatnya, yakni tidak hanya bermata pencaharian sebagai petani tetapi lebih dari itu seluruh sistem kehidupan (Idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya) berdasarkan pada sistem pertanian atau agraris, dalam artian semua tatanan sosial masyarakatnya didasarkan pada bidang agraris.

D. Kesimpulan

  1. Reforma agraria (pembaharuan agraria) merupakan semangat dan keinginan negara untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi pada masa lalu secara tuntas serta ke depan menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya agar struktur tersebut lebih adil dan berkelanjutan. Politik agraria dalam hal ini (DPR bersama Presiden) adalah kata kunci menindaklanjuti Perintah Tap MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam
  2. Reforma agraria sarana memfasilitasi akses aset tanah dan sumber- sumber agraria kepada  rakyat miskin(petani yang tidak mempunyai tanah, buruh tani, petani berlahan sempit, petani penggarap, nelayan tradisional dan masyarakat hukum adat, harus menjadi subyek utama pembangunan, melalui pemanfaatan tanah terlantar, mengevaluasi kembali perizinan bidang agraria(Kehutanan, Pertanahan, pertambangan, Perairan dan kelautan, Perkebunan, dll). Tidak hanya membagi tanah kepada kelompok rentan tetapi juga memfasilitasinya memanfaatkan tanah secara optimal, seperti akses modal, akses pupuk, akses bibit,akses fasilitator profesional
Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com