Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis

Rangkaian tahapan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia telah dimulai. Hal ini ditandai dengan telah disepakatinya Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan Pemilu 2019 oleh KPU dan Komisi II DPR dalam rapat bersama di gedung DPR beberapa waktu lalu. Satu dari beberapa point penting dalam PKPU tersebut menyatakan bahwa tahapan pemilu 2019 dimulai pada 3 Oktober 2017 dengan agenda pertama yaitu pendaftaran parpol peserta pemilu.
Berkenaan dengan hal tersebut, per­lu untuk menjadi pemahaman ber­sa­ma bahwa pada dasarnya pemilu me­rupakan suatu keniscayaan politik un­tuk membentuk pemerintahan yang de­­mokratis. Bahkan bagi kebayakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini disadari karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya sistem demokrasi.
Akan tetapi yang perlu diketahui, meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak selamanya pemilihan bersifat demokratis. Oleh karenanya, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilu yang demokratis haruslah kompetitif, berkala, inklusif dan definitif (Muktie Fadjar: 2003)
Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak, 1) ada tidaknya pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM; 2) terdapat persaingan yang adil dari peserta pemilu; 3) terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidaklah dapat terpisahkan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di sebuah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Pertama, pengakuan, perlindungan, dan pemupukan HAM. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan proses pencalonan peserta pemilu. Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila pada saat proses pencalonan peserta pemilu, memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilihan umum. Telah diatur secara tegas di dalam undang-undang bahwa peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilu DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan peserta pemilihan kepala daerah adalah perseorangan yang berasal dari partai politik atau calon independen.
Kedua, terdapat persaingan yang adil diantara peserta pemilu. Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai peserta pemilu. Peluang yang sama dalam hal pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari pemilu itu sendiri. Itulah sebab mengapa pelaksanaan pemilu yang demokratis tidaklah hanya berbicara mengenai pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara langsung ataupun perwakilan, namun lebih kepada bagaimana setiap peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan pemilu.
Ketiga, terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sehingga menghasilkan pemerintahan yang legitimate akan dengan sendirinya terbangun manakala tidak terjadi pelanggaran dan permasalahan terhadap hasil dari pelaksanaan pemilu. Kalaulah kemudian terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu, hal tersebut mampu diselesaikan secara demokratis dan proporsional melalui mekanisme hukum agar pemilu tetap legitimate. Terkait hal ini, MK hadir sebagai lem­baga peradilan yang me­miliki kewenangan untuk me­mu­tus­kan dalam ting­kat pertama dan akhir yang pu­tusannya ber­sifat final untuk me­mutus perselisihan ten­tang ha­sil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Da­sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Beberapa Permasalahan
Mewujudkan pemilu yang demokratis tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan tidak saja seperangkat instrumen regulasi yang tepat agar dapat mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun perilaku peserta dan peyeenggara pemilupun juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Hari ini, kedua hal penting tersebut justru masih berada pada fase yang tidak ideal untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dari aspek regulasi misalnya, belum lama ini DPR melalui UU Pemilu telah menyepakati presidential treshold sebesar 20-25% yang praktis membuat kontestasi pemilu Presiden hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik kembali kepada ukuran pemilu yang demokratis, tentu hal ini menjadi suatu satu permasalahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis itu sendiri.
Tidak hanya itu, permasalahan dari as­pek regulasi lainnya adalah dengan di­munculkannya ambang batas mak­simal yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan kepala daerah yang ingin mengajukan sengketa pilkada ke MK. Hal ini praktis membuat MK kini kem­bali kepada paradigma Mahkamah Kal­kolator, bukan lagi MK yang memiliki tugas sebagai the guardian of constitution and the guardian of democracy. Lagi, hal ini menjadi permasalahan dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia.(*)

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com