PENANAMAN MODAL DAN UMKM

Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang pro terhadap ekonomi kerakyatan maka sistem perekonoman nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan seluruh sektor perekonomian yang ada. UMKM dewasa ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berbicara tentang pengembangan UMKM tentunya tidak terlepas dari akses permodalan. Penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) seharusnya dapat memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagimana penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal baik itu dalam negeri maupun penanaman modal asing. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Untuk dapat mengakses permodalan tersebut setidaknya harus memperhatikan legal certainty atau (kepastian hukum). Kepastian hukum salah satu aspek yang sangat penting, sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta melakukan pembinaan dan pengembangan usaha melalui kemitraan, peningkatan daya saing dan perluasan pasar. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu sasaran utama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia.

Adanya kepastian hukum mengenai sumber-sumber modal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan cepat dan tidak diskriminatif diharapkan dapat meningkatkan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Halida Zia, S.H
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com