Profil

Depan
Fakultas
Pascasarjana
UPT. Komputer
Perpustakaan
Pusat Layanan Jaringan
Lembaga Penelitian
LPM

Pengunjung

Jumlah pengunjung sejak 01 Januari 2007 : 3782133 orang

Download

Berikut ini dapat di unduh Format Usulan Penelitian Kelompok untuk Dosen Universitas Jambi

Baca lebih lanjut...
 

Info Lelang


HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY (HPEQ) PROJECT


Computer and Multimedia Equipment, Furniture dan Laboratory equipment
Program Studi Pendidikan Dokter/UNJA/Component 3/ HPEQ Project
IBRD Loan No. 7737-ID

Baca lebih lanjut...
 

HEALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY (HPEQ) PROJECT


Computer and Multimedia Equipment, Furniture dan Laboratory equipment
Program Studi Pendidikan Dokter/UNJA/Component 3/ HPEQ Project
IBRD Loan No. 7737-ID

Baca lebih lanjut...
 
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
Nomor  : 22 /UN21/ULPBJ-UNJA/POKJA/2013

Pokja Pengadaan  Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangun Gedung Rumah Sakit Pendidikan Pada Uninversitas Jambi Tahun Anggaran 2013 (Lanjutan Tahap III). ULP Universitas Jambi akan melaksanakan Perseleksian Umum dengan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan Konsultansi Jasa Manajemen Konstruksi sumber dana APBN Tahun Anggaran 2013 untuk paket pekerjaan sebagai berikut:
Download pengumuman
Baca lebih lanjut...
 

Depan
Hakekat Pemilu Serta Tugas, Wewenang KPU dan KPU Daerah

Hakekat Pemilu Serta Tugas, Wewenang  KPU dan KPU Daerah dalam Penyelenggaraan  Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Oleh : A. Zarkasi, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

A. Pendahuluan
Negara Repubik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pasal 1 ayat 2 menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan Norma Pasal 1 Ayat (1) ini sesuai konsep dasar negara demokrasi, yaitu suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannyanya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebjaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Dengan demikian Negara yang menepatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan dengan kata lain dairtikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat.

Sebagai wadah/bentuk dan jaminan hak rakyat dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945, dipertegas lagi dalam Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, artinya dalam pasal ini kedaulatan rakyat dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia oleh sebab itu rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat terseut antara lain melalui pelaksanaan Pemilihan Umum.

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah agar “Kekuasaan pemerintahan negara yang bercirikan berkedaulatan rakyat, yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum dan akan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu  Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi,  terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pernerintahan secara  teratur.

Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan intrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk  dalam pemerintahan dan juga sekaligus bertindak sebagai wakil mereka, oleh karena itu Pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili.

Di Indonesia Pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lambaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan termasuk Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Khusus pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan  pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepimimpinan pemerintahan daerah secara tertib dan damai. Kedua,  untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat pada pemerintahan daerah, ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat daerah, dan keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi yang dimiliki oleh rakyat daerah. Dengan demikian rakyat di daerah berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki diberi kesempatan untuk menentukan masa depan daerahnya masing-masing.

Secara yuridis normatif berkaitan dengan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   secara   langsung    yang    demokratis,    pelaksanannya pertama kali diatur dengan  undang–Undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Dalam Pasal  56 ayat (1) menentukan : Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (1) menentukan : pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertangungjawab kepada DPRD. Dengan demikian berarti yang bertanggungjawab dalam pengisian jabatan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam suatu pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata Ketentuan tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) di atas, kemudian diatur khusus dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 66 ayat (2) menentukan : dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelengaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.Demikian pula pemilihan Bupati/Walikota diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tahapan penyelengaraan pemilihan  yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/Kota yang dimaksud, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 66 ayat (2) adalah :


a.   merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah;
b.   menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah
      sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
c.   mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
      pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah;
d.   menetapkan  tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara
      pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah;
e.   meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; 
f.    meneliti persyaratan calon kepala daerah dan  wakil kepala daerah yang diusulkan;
g.    menetapkan  pasangan calon  yang telah memenuhi persyaratan;
h.    menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
i.    mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
j.    menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
      kepala daerah dan  wakil kepala daerah;
k.    melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan  wakil kepala daerah;
l.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian jika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi, maka  pada pokoknya adalah merupakan tugas dari KPU Propinsi, dan  KPU Kabupaten/Kota sifatnya membantu tugas dan wewenang KPU  Propinsi, di tempatnya masing-masing.

B.  Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Dan KPU Daerah Dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengaturan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota diselenggarakan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Secara hirarkis tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Propinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan menyangkut  tugas dan  wewenang masing-masing tingkatan KPU saling berkaitan, sebagaiaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 8   :

(1)    Tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah meliputi:
a.    merencanakan programdan anggaran serta menetapkan jadwal;
b.    menyusun dan  menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 
c.    Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
d.    menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap  
       tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e.    mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
f.     memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan dan menetapkannya
       sebagai daftar pemilih;
g.    menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
h.    menetapkan peserta Pemilu;
i.     menetapkan   dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara  tingkat
       nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara  di  KPU  Provinsi 
       untuk  Pemilu Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan hasil  rekapitulasi
       penghitungan  suara  di  tiap-tiap  KPU  Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan
       Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
       hasil penghitungan suara;
j.     membuat berita acara penghitungan  suara serta membuat sertifikat penghitungan
       suara dan wajib menyerahkannya  kepada  saksi  peserta Pemilu dan Bawaslu;
k.    menerbitkan    Keputusan  untuk mengesahkan hasil     Pemilu    dan mengumumkannya;
l.     menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan
       Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan Dewan
       Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai  politik peserta Pemilu
       anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
m.    mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan  Perwakilan 
       Daerah  terpilih dan membuat berita acaranya;
n.    menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
o.    memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik
p.    yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
q.    menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
r.     menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi  administratif  kepada  anggota 
       KPU,  KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat
       Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan    yang mengakibatkan  terganggunya
       tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi
       Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s.    melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu  dan/atau  yang  berkaitan  dengan
       tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
t.     menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana  kampanye dan mengumumkan
       laporan sumbangan dana kampanye;
u.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
v.    penyelenggaraan Pemilu; dan
w.    melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan oleh undang-undang

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (2) mengatur tentang  Tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a.    merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
b.    menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
       KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
c.    menyusun     dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap- tahapan
       berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d.    mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
e.    memutakhirkan data pemilih  berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya
       sebagai daftar pemilih;
f.    menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
g.    menetapkan  pasangan  calon  presiden  dan  calon wakil presiden yang telah
       memenuhi persyaratan;
h.    menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan
       hasil rekapitulasi  penghitungan  suara  di  KPU Provinsi dengan membuat berita acara
       penghitungan  suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i.     membuat berita acara penghitungan  suara serta membuat  sertifikat penghitungan
       suara dan wajib menyerahkannya    kepada    saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
j.     menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
k.    mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden  terpilihdan membuat
       berita acaranya;
l.     menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian erlengkapan;
m.   memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh
      anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
n.    menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
o.    menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi  administratif  kepada  anggota 
       KPU,  KPU Provinsi,    PPLN,    KPPSLN,    Sekretaris    Jenderal KPU, dan
      pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan  tindakan yang
      mengakibatkan   terganggunya  tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
      berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
p.   melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan  dengan  tugas
      dan wewenang KPU kepada masyarakat.
q.   Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit  dana  kampanye dan mengumumkan
      laporan sumbangan dana kampanye;
r.    Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
s.   melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan oleh undang-undang.

Kemudian tentang tugas  dan  wewenang  KPU  dalam  penyelenggaraan Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah ditegaskan dalam Ayat  (3), yatu :
a.    menyusun  dan  menetapkan  pedoman  tata  cara penyelenggaraan   sesuai  dengan 
       tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.    mengoordinasikan dan memantau tahapan,
c.    melakukan    evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
d.    menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
e.    menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada
      anggota KPU Propinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
      terganggunya tahapanpenyelenggaran pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan
      rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam dalam pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Pemilu   Presiden  dan Wakil   Presiden,   dan   Pemilu   Kepala   Daerah   dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a.    melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
b.    memperlakukan  peserta  Pemilu  dan  pasangan calon secara adil dan setara;
c.    menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada  masyarakat;
d.    melaporkan pertanggungjawaban    penggunaan anggaran sesuai dengan 
       peraturan  perundang-undangan;
e.    memelihara arsip dan dokumen  Pemilu serta mengelola barang  inventaris  KPU 
       berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f.    menyampaikan laporan    periodik mengenai tahapan penyelenggaraan  Pemilu 
       kepada Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  serta menyampaikan tembusannya
       kepada Bawaslu;
g.    membuat  berita  acara  pada  setiap  rapat  pleno KPU dan  ditandatangani oleh ketua
       dan anggota KPU.
h.    menyampaikan  laporan  penyelenggaraan  Pemilu kepada  Presiden  dan  

Dewan  Perwakilan  Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengaturan dalam  pemilihan umum, baik Legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tugas dari KPU Pusat, dalam hal menjalan tahapan-tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut di delegasikan kepada Komisis pemilihan Umum Propinsi dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10  mencakup :

(1)    Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam    penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a.    menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b.    Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota  berdasarkan peraturan
       perundang-undangan
c.    membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya.
d.    Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS
       dalam wilayah kerjanya.
e.    Memutakhirkan data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan dan menetapkan data pemilih
       sebagai daftar pemilih.
f.     menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
g.    Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan
       Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan  hasil  rekapitulasi penghitungan 
       suara  di PPK dengan  membuat berita  acara  rekapitulasi suara  dan sertifikat rekapitulasi suara
h.    melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan  suara Pemilu Anggota
      Dewan Perwakilan Rakyat,  Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Anggota Dewan 
      Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi di  kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan
      berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
i.    membuat berita acara penghitungan  suara serta membuat sertifikat penghitungan suara
      dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
      KPU Provinsi.
j.    Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
      Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan mengumumkannya.
k.    mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih
       sesuai dengan alokasi   jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang
       bersangkutan dan membuat berita acaranya.
l.     memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang  dilakukan oleh
       PPK, PPS, dan KPPS.
m.   menindaklanjuti  dengan    segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
       Kabupaten/Kota.
n.    Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi  administratif kepada anggota PPK,
       PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU  Kabupaten/Kota
      yang terbukti melakukan tindakanyang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
      Pemilu yang sedang  berlangsung berdasarkan rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota dan
      ketentuan peraturan perundang-undangan.
o.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
p.    melaksanakan  tugas  dan  wewenang   lain  yang  diberikan  oleh  KPU, KPU Propinsi,
      dan/atau undang-undang

Selanjutnya tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kaupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (2) menentukan :
a.    Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
b.    Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan  peraturan
       perundang-undangan.
c.    membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya.
d.    mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan penyelenggaraan   oleh  PPK, PPS,  dan
       KPPS dalam wilayah kerjanya.
e.    memutakhirkan  data pemilih  berdasarkan data kependudukan dan menetapkan  data pemilih
       sebagai daftar pemilih.
f.    Menyampaikan daftar    pemilih kepada KPU Provinsi.
g.    melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden
      di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil  rekapitulasi penghitungan 
      suara  di  PPK dengan membuat berita  acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
      penghitungan suara.
h.    membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat  penghitungan
       suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, 
       dan KPU  Provinsi;
i.      memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang  dilakukan oleh
       PPK, PPS, dan KPPS.
j.      Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang  disampaikan oleh  Panwaslu
       Kabupaten/Kota.
k.    Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi  administratif  kepada  anggota  PPK,
        PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota
       yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
       penyelenggaraan  Pemilu yang sedang  berlangsung  berdasarkan rekomendasi  Panwaslu 
       Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.      melaksanakan  sosialisasi penyelenggaraan Pemilu  dan/atau  yang  berkaitan dengan 
       tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
m.    melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan  penyelenggaraan Pemilu; dan
n.    melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan olehKPU,  rovinsi, dan/atau
       undang-undang.

Selanjutnya tentang tugas dan wewenang KPU  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Darah dan Wakil Kepala Darah diatur dalam Ayat (3) menentukan sebagai berikut :
a.    merencanakan  program, anggaran,  dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       Kabupaten/Kota.
b.    Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,   PPS,  dan  KPPS dalam Pemilu
       Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kotadengan memperhatikan pedoman dari
       KPU dan/atau KPU Provinsi.
c.    Menyusun  dan  menetapkan  pedoman yang bersifat  teknis untuk tiap-tiap  tahapan
       penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah  dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan
       peraturan perundang-undangan.
d.    membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
       Daerah Provinsi serta  Pemilu  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah Kabupaten/Kota
       dalam wilayah kerjanya.
e.    mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua  tahapan  penyelenggaraan
       Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan
       perundang-undangan denganmemperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
f.    memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan dan menetapkan   data pemilih
       sebagai daftar pemilih.
g.    menerima daftar  pemilih dari  PPK    dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
       Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
h.    menerima  daftar pemilih dari  PPK    dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
       Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
i.     menetapkan  pasangan  calon  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah   kabupaten/kota
       yang  telah memenuhi persyaratan.
j.     Menetapkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan  rekapitulasi hasil
       penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
       dengan membuat berita acara  penghitungan  suara  dan sertifikat hasil penghitungan suara.
k.    membuat berita acara penghitungan  suara serta membuat sertifikat  penghitungan suara 
       dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu  Kabupaten/Kota, dan
       KPU Propinsi.
l.      menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala
       Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Kabupaten/Kota  dan mengumumkannya.
m.    Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota
       terpilih dan membuat berita acaranya;.
n.    Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Kabupaten/Kota  kepada
       KPU melalui KPU Propinsi.
o.    memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang   ilakukan oleh
       PPK, PPS, dan KPPS.
p.    Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
       Kabupaten/Kota.
q.    menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi  administratif  kepada  anggota 
       PPK,  PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU  Kabupaten/Kota 
       yang  terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 
       penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
       Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
r.     Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
s.    melaksanakan  tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu  Kepala Daerah 
       dan Wakil Kepala Daerah   Propinsi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangandan
       pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi.
t.     Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
       Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
u.    menyampaikan  hasil  Pemilu  Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 
       kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
v.    Daerah Propinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
       Kabupaten/Kota; dan
w.   melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau
       undang-undang    

Dengan demikian, Tugas dan wewenang KPU Propinsi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Propinsi misalnya tidak terlepas dari tugas dan wewenang KPU tingkat  bawahnya, seperti KPUD Kabupaten/Kota prinsipnya selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sendiri sekaligus sebagai melaksanakan tugas dan wewenang KPUD Propinsi dan KPU Propinsi adalah melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang KPU Pusat yang diberikan kepadanya.

C.  Kewajiban KPUD

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam pelaksanaan Pemilu KPUD sesuai tingkatannya, tentu mempunyai kewajiban. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (4) mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Pemilu  Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :
a.    melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b.    memperlakukan  peserta  Pemilu  dan  pasangan calon secara adil dan setara;
c.    menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d.    melaporkan    pertanggungjawaban penggunaan anggaran  sesuai  dengan  
       peraturan  perundang- undangan.
e.    menyampaikan laporan    pertanggungjawaban semua kegiatan  penyelenggaraan  
       Pemilu  kepada KPU melalui KPU Propinsi
f.    memelihara   arsip   dan   dokumen   Pemilu   serta mengelola barang   inventaris KPU
       Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g.   menyampaikan laporan  periodik mengenai tahapan   penyelenggaraan Pemilu kepada 
       KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
h.    membuat  berita  acara  pada  setiap  rapat  pleno KPU  Kabupaten/Kota  dan  ditandatangani 
       oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
i.     melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan melaksanakan
       kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian dirinci dalam PP 06 Tahun 2005  Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 6 menentukan : KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:
a.    memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
b.    menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan
       penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.    menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan
       dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
d.    memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD
       berdasarkan peraturan perundangundangan;
e.    mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan
f.    melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Dari ketentuan peraturan di atas terutama yang berhubungan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terlepas dari penjawatahan tugas dan wewenang KPU Pusat di jabarkan lebih lanjut oleh KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Essensi yang paling penting dan harus dikedepankan adalah, bahwa KPU, KPUD Propinsi, KPUD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peaturan perundang-undangan yang belaku, khususnya yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu harus taat asas sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu : mandiri, jujur, Adil,kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,  efisiensi, dan efektivitas.


 
< Sebelumnya   Berikutnya >
Larger FontSmaller Font

Pengumuman

PENGUMUMAN
NOMOR :1422/UN21/KP/2014

TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2O14

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor l06753/A4.1/KP/20l4 tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan formasi CPNS 2014 Universitas Jambi akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 57 orang.  >>> Info selengkapnya.

Baca lebih lanjut...