IKHTIAR MEMPERKUAT KPPU

Sebelum masuk ke inti persoalan, ada baiknya penulis menguraikan sekilas profil KPPU. Setelah 17 tahun berkiprah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ternyata belum cukup dikenal oleh masyarakat. Tak jarang masyarakat merasa aneh bahkan mengganjal apa sebenarnya KPPU itu. Hal ini juga dibenarkan dengan pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah, “Banyak masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah yang banyak belum tahu KPPU, sehingga mereka salah mengartikan KPPU menjadi KPU. Ini yang sangat disayangkan,” kata Siti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7/2018).
Secara umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU merupakan lembaga independen yang berperan sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha dan advokasi kebijakan persaingan usaha. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Lalu, siapa subjek yang diawasi oleh KPPU? Tentunya adalah pelaku usaha. Pasal 1 Huruf e UU No 5 Tahun 1999 menyebutkan Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, KPPU memiliki peran utama dalam mengawasi tindakan pelaku usaha dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Sederhananya, jika KPK membasmi koruptor maka KPPU spesialis membasmi mafia pasar.

Spesifik berbicara kelembagaan KPPU, Februari lalu, KPPU sempat direncanakan untuk dibekukan sementara. Hal ini dikarenakan belum ada pergantian komisioner baru dimana masa jabatan Komisioner KPPU periode 2012-2017 telah habis sejak 27 Desember 2017 lalu. Namun sebelum detik penghabisan, Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan komisioner KPPU yang lama. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 33/p Tahun 2018. Perpanjangan berlaku mulai 27 Februari-27 April 2018. Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan surat perpanjangan jabatan yang berlaku sejak 27 Desember 2017-27 Februari 2018.

Alasan perpanjangan jabatan komisioner sebanyak 2 kali karena DPR belum memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 nama calon komisioner pilihan Pansel Komisioner KPPU yang sudah dikirim kepada DPR sejak 22 November 2017 oleh presiden, dengan alasan DPR mempertanyakan independensi sejumlah anggota tim pansel. Menurut penulis hal mendasar yang melatarbelakangi permasalahan menahun ini, yang hampir setiap lembaga independen mempersoalkan independensi ketika pergantian jabatan komisioner, karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai lembaga independen. Hingga hari ini, mekanisme pergantian jabatan masih berupa pengaturan internal lembaga atau seperti halnya pembentukan pansel oleh presiden. Maka menjadi penting kemudian untuk membentuk undang-undang khusus tentang lembaga independen terutama dimuat lebih dulu dalam konstitusi/UUD NRI 1945 dengan pasal tersendiri agar tidak muncul lagi konflik kepentingan dalam pergantian jabatan lembaga independen seperti halnya KPPU.

Kini, DPR bersama Pemerintah sedang genjar menggodok untuk merevisi UU No 5 Tahun 1999. Beberapa hal yang menurut penulis patut menjadi focus utama atas revisi UU tersebut dalam ikhtiar memperkuat KPPU setidaknya ada empat poin. Pertama, kelembagaan KPPU. Bulan lalu muncul kabar bahwa dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) yang diajukan oleh Pemerintah, definisi tentang Komisi Persaingan Usaha (KPPU) dihapus dan diganti dengan nomenklatur lembaga pemerintah yang mengawasi persaingan tidak sehat. Jika hal demikian terjadi, KPPU akan kehilangan independensinya. Namun kabarnya, ketika Menteri Perdagangan mengunjungi kantor KPPU 10 Juni lalu, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak sama sekali bermaksud mengkerdilkan KPPU, justru mendukung penuh KPPU. Sinergitas dan angin segar antara Pemerintah, DPR terutama Komisi VI dan KPPU harapan penulis mampu mewujudkan penguatan lembaga KPPU sebagai lembaga independen dalam pembahasan revisi UU No 5 Tahun 1999.

Kedua, adalah masalah mengenai subjek pelaku usaha. Selama ini, pelaku usaha yang dapat dijangkau oleh KPPU adalah pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia sementara pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia tidak bisa dijangkau. Padahal, dalam praktik, pelaku usaha di Indonesia bisa saja melakukan perjanjian terhadap pelaku usaha asing. Memang KPPU pernah menjerat perusahaan asing, contohnya ketika menghukum Frontline Ltd dan Goldman Sachs, yang berkedudukan di luar negeri, setelah dinyatakan terlibat persekongkolan dalam tender divestasi tanker VLCC Pertamina. Namun hal yang megganjal, jika menilik Perma No.3/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, Perma tersebut tidak menyinggung mengenai pelaku usaha asing yang terkena dampak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana putusan kasus VLCC Pertamina. Maka perlu kemudian menjadi konsentrasi DPR untuk memperluas kewenangan KPPU agar tercipta kepastian hukum dalam menjerat pelaku usaha asing yang melanggar aturan.

Ketiga, Pasal 47 UU NO 5 Tahun 1999, hukuman denda bagi pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan tidak sehat hanya dikenakan denda maksimal 25 milyar. Hal demikian menurut penulis sudah tidak relevan bahkan terlalu kecil bagi pengusaha besar untuk membayar denda tersebut. Kedepan ketentuan denda harus diperbesar lagi seperti halnya pengenaan denda diambil berdasarkan persentase keuntungan pengusaha misalnya 50% keuntungan dari pendapatan selama melakukan praktek monopoli/kartel. Jadi dengan aturan demikian, dapat membuat pengusaha-pengusaha nakal jera dan takut mengulangi perbuatan yang sama.

Keempat, kewenangan dalam penyelidikan kasus terbilang lemah. Pasalnya, KPPU tidak bisa melakukan penggeledahan, penyidikan hingga penyadapan. Padahal, kewenangan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bukti langsung ataupun tidak langsung dalam menjerat pelaku. Apalagi pelaku sering sekali berusaha untuk menyembunyikan alat bukti. Maka sangat penting sekali bagi KPPU agar penyelidikan tidak hanya dimaknai mengumpulkan alat bukti yang bersifat administratif sebagaimana putusan MK No 85/PUU-XIV/2016 atas tafsir frasa penyelidikan. Atau setidaknya kewenangan KPPU disamakan dengan KPK.

Ketika empat poin ini sama-sama kita kritisi dalam revisi UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penulis meyakini perbuatan curang seperti kartel maupun monopoli akan berkurang. Bayangkan ketika harga pangan naik tidak semata-mata dikarenakan kekurangan produksi barang, seperti misalnya gula, beras atau bawang. Kemungkinan besar penyebabnya ada pada para pelaku usaha yang memainkan harga. Kemudian, persekongkolan tender yang merajalela yang mungkin sudah menjadi rahasia umum. Bahkan kita tidak lupa dengan kasus tarif SMS yang tidak wajar. Itulah sebabnya KPPU diperlukan untuk memainkan perannya sebagai pengawas. Tentu tugas berat yang diemban KPPU tidak membuat kita sebagai masyarakat lepas tangan. Masyarakat juga penting dalam menjaga persaingan usaha yang ada di Indonesia misalnya saja melaporkan indikasi persaingan tidak sehat kepada KPPU. Apalagi KPPU hari ini menjadi mitra mengawasi kegiatan UMKM dan bertugas melindunginya dari pelaku-pelaku usaha besar. Mari kita kawal bersama revisi UU ini.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum UNJA
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com