Mengembalikan Hakikat Lapas

Dewasa ini, publik kembali dihebohkan oleh berita krusial yang agaknya sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sebenarnya, transaksi haram ini sudah lama bersarang di tubuh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Beragam tanggapan masyarakat bermunculan semenjak OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein, oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait dugaan korupsi jual fasilitas kamar mewah. Kemudian, disusul dengan sidak oleh jajaran KemenKumHam ke Lapas Sukamiskin mengamini dugaan korupsi tersebut. Masyarakat pastinya bertanya-tanya dan kecewa terhadap hukum di negeri pertiwi ini yang masih tajam kebawah namun tumpul ke atas. Padahal, PermenKumHam 6 Tahun 2013 yang secara ringkas melarang narapidana melengkapi kamar hunian dengan alat elektronik.

Merujuk pada pendapat Didin Sudirman (2007) menegaskan bahwa penegakan hukum oleh pemasyarakatan merupakan upaya memanusiakan manusia. Artinya, puncak keberhasilan Lapas adalah mampu mengubah perilaku seseorang menjadi pribadi yang baru dan terutama diterima kembali di masyarakat saat telah bebas. Hal ini sejalan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lalu pertanyaannya, sudahkah Lapas di Indonesia berhasil menerapkannya? Berkaca dari peristiwa OTT ini, jawabannya adalah belum. Dengan adanya transaksi jual fasilitas ini membuat narapidana tidak kunjung jera karena mereka berpikir semua bisa diatur dengan uang.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Hukum dan Perilaku menegaskan bahwa “hidup baik adalah dasar hukum yang baik”. Jadi, sebenarnya dasar adanya ketertiban hukum itu terletak pada pribadi individu dalam merespon hukum itu sendiri. Ketika individu berprilaku baik tentunya tidak akan terjadi prilaku koruptif. Penulis ingin menyampaikan bahwa kejadian OTT ini tidak mungkin terjadi jika petugas Lapas dan jajarannya memiliki hidup yang baik yang mengedepankan kejujuran dan profesionalitas.

Lalu, bagaimana cara membentuk hidup yang baik itu? Pada dasarnya semua orang itu baik. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Bukan hal yang tabu untuk dapat meraih sebuah jabatan memerlukan rupiah yang cukup besar. Penulis meyakini bahwa tertangkapnya Kalapas Sukamiskin dilatarbelakangi atas rupiah yang selama ini ia kucurkan untuk mempoleh jabatan sebagai Kalapas. Ketika menjabat maka bukan tidak mungkin keinginan mengembalikan rupiah yang telah dikeluarkan menjadi prioritas. Apalagi ia diketahui baru saja menjabat lima bulan.

Jadi, agar kasus ini tidak terulang kembali maka hal konkrit yang perlu dibenahi dalam rangka mengembalikan haikat Lapas sebagai wadah memanusiakan manusia adalah pertama, memperbaiki sistem kerja di Lapas terutama kepada para petugas Lapas dan jajarannya. Penyogokan demi tahta harus ditumpas. Satu- satunya cara adalah komitmen petugas Lapas dan jajarannya membiasakan budaya jujur.

Kedua, terkait rekruitmen petugas Lapas, perlu dikemudian hari memperkuat transparansi serta mengharamkan praktik KKN. Ketika sebuah jabatan tidak dari hasil sogokan uang, pastinya jajaran petugas Lapas akan bekerja dengan ikhlas.

Terakhir, membenahi fasilitas Lapas yang sesuai dengan porsinya dan mengedepankan persamaan perlakuan terhadap seluruh narapidana sebagai manusia seutuhnya.

Penulis adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Jambi
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com