FH UNJA GELAR DISEMINASI PUBLIK PUTUSAN PERKARA KORUPSI

Mendalo-Fakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (Unja) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diseminasi publik hasil kajian dan pemanfaatan perekaman persidangan Tipikor kasus yang direkam tahun 2016 di Ruang Prof. Fuad Bafadhal (29/11).

Dekan FH Unja, Dr. Helmi, S.H., M.H dalam sambutannya menyambut baik kerjasama antara KPK dan FH Unja dalam melakukan perekaman persidangan Tipikor yang melibatkan mahasiswa secara langsung sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan lebih dari sekedar teori.

“Beberapa hasil perekaman persidangan yang telah dilakukan kemudian dinilai oleh pakar dan disampaikan kepada publik melalui diseminasi publik dengan maksud agar masyarakat luas mengetahui bagaimana penilaian pakar terhadap putusan yang dijatuhkan” Ujar Dekan

Sementara itu, Ketua Tim Kajian dan Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang Yulia Monita, S.H., M.H dalam materinya menyampaikan bahwa Nasrullah Hamka Bin H. Mangkona yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Tri Lomba Juang Koni Propinsi Jambi Tahun 2012 didakwa melalui dakwaan subsidaritas (primair-subsidair) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TIdak hanya itu, dalam dakwaan subsidair, Nasrullah Hamka juga didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim Menyatakan Terdakwa Nasrullah Hamka Bin H. Mangkona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan melalui putusan perkara No. No. 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb tanggal 18 Januari 2017 majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasrullah Hamka Bin H. Mangkona oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4(empat) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua) bulan; Menghukum Terdakwa Nasrullah Hamka Bin H. Mangkona untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara.

“Terhadap amar putusan tersebut, terdakwa tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut sehingga putusan sudah berkekuatan tetap” Ujar Yulia

Terhadap diseminasi publik yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim yakni: Pertama, Putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. dengan terdakwa Nasrullah Hamka Bin H. Mangkona. melalui pembuktian dipersidangan dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dan fakta yurudis dan telah melalui penalaran yang runtut dan logis maka dari aspek penerapan hukumnya dimana terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tepat.

Kedua, dari aspek pemidanaannya dalam hal pidana pokok yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan secara normatif tidak keliru karena ancaman pidana Pasal 3 adalah Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
“seharusnya pidananya dapat lebih diperberat berdasarkan pada Pasal 52 KUHP yaitu tentang pemberatan pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan atau wewenang seseorang” Tambah Yulia

Ketiga, masalah Penanganan Kasus Tipikor yang berkaitan dengan masalah mengembalikan kerugian keuangan negara maka harus ada keseimbangan antara adanya unsur pencelaan terhadap terdakwa karena sudah melakukan tipikor.

Menurut pendapat tim kajian masih tetap diperlukan unsur penjeraan jadi harus benar-benar di nilai oleh hakim sehingga ada keseimbangan antara pengembalian kerugian negara dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapaikan, karena beberapa masukan dari peserta tim menyatakan kenapa para koruptor masih harus dihukum padahal sudah mengembalikan kerugian Negara, padahal dalam UU Korupsi jelas mengatur bahwa pengembalian kerugian uang tidak menghapus pidana hanya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang di jatuhkan.

YULIA MONITA

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com