BAHAS PROBLEMATIKA RUU PERMUSIKAN, LSO INISIASI DISKUSI LINTAS ORGAN

Mendalo– Law Science Organization (LSO) kembali mengadakan diskusi dengan mengangkat tema problematika RUU permusikan. Diskusi diselenggarakan di pendopo Universitas Jambi (Unja) Kampus Mendalo bersama oraganisasi kampus lainnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik, Himpunan Mahasiswa (HIMA) Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik) dengan pemantik diskusi Meidiana mewakili LSO (27/2).

Leo, Manager Academic School LSO mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan memaksimalkan budaya diskusi di kampus antar lintas organisasi maupun jurusan sehingga melahirkan pemikiran dan solusi yang terarah.

Meidiana, selaku pemantik diskusi mengatakan bahwa ada banyak hal teknis yang membuat RUU menjadi kontradiktif untuk dilanjutkan.
“Berdasarkan aspek teknik pembentukan perundang-undangan, Naskah akademik RUU dinilai dibuat dengan setengah hati. Hal ini dapat dilihat dari kekeliruan dalam pembuatan naskah yang tidak sejalan dengan lampiran UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari tidak linearnya antara latar belakang masalah dengan identifikasi masalah, kurangnya akurasi data, kutipan yang tidak kompatibel serta adanya unsur copy paste sehingga terdapat bagian yang mengulang-ulang” Ujar Meidiana.

Sejalan dengan itu, Benardo pemantik diskusi dari UKM Musik, mengatakan RUU Permusikan tidak sejalan dengan UU Kebudayaan dan Pasal 28 UUD NRI 1945.

“Setidaknya ada dua pasal RUU yang sangat tidak ada urgensinya. Misalnya Pasal 5 yang dinilai menghambat kreasi para pelaku musik dan Pasal 32 tentang uji kompetensi yang tidak jelas ukurannya bagaimana” tukas Bernardo.

Berbagai sanggahan dan pendapat muncul dalam forum, salah satunya adalah Andri, peserta diskusi dari HIMA Sendratasik, ia mendukung adanya RUU Permusikan.

“Saya mendukung RUU permusikan, namun perlu ditelaah dan dikaji ulang. Saya sepakat kalau RUU dimotivasikan untuk melindungi musik tradisional” Ujar Andri.

Di akhir sesi, para peserta diskusi sepakat bahwa nomenklaturnya diubah menjadi RUU Industri Musik. Mereka menilai bahwa hal yang perlu diatur dalam RUU adalah pelaku musik yang terjun di dunia industri musik sehingga pelaku musik yang belum masuk ke industri musik dapat tetap hidup dan tidak terhalang untuk berkreasi.

HOTTUA MANALU

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com