LEGALITAS DIATAS KERTAS

Indonesia sebagai negara hukum tentu menginginkan segala tindakan danperilaku warga negaranya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya tak lainadalah untuk menciptakan ketertiban. Ketika perilaku tersebut sesuai dengan aturanmaka ketertiban akan terwujud, begitupula sebaliknya ketika perilaku tersebut bertentangan dengan aturan maka ketertiban hanyalah sebuah utopia. Analogi inilah yang dinamakan legalitas.

Berbicara legalitas tentu berbicara aturan yang diciptakan penguasa negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan diatas kertas (dinormakan) yang kemudian menjadi pedoman oleh rakyat dalam bertindak. Namun, hakikat dan prinsip negara hukum sebenarnya tidak hanya sampai pada taraf demikian, legalitas sejatinya tidak hanya berpedoman pada apa yang tertulis di suatu peraturan tapi legalitas sejatinya mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyakarat yang kemudian dinormakan menjadi sebuah peraturan. Jadi, respon positif masyarakat terhadap suatu peraturan merupakan gerbang utama menciptakan ketertiban, yang otomatis diikuti dengan terciptanya kesejahteraan rakyat. Sikap inilah yang sangat penting diakomodir oleh pemerintah sebagai bentuk sejati negara hukum.

Sudah empat bulan lamanya warga kota Jambi digemparkan dengan berita kenaikan tarif dasar air oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Mayang melalui pengumuman Nomor : 690/1753/sekper/IX/2018 tertanggal 3 September 2018. Tak tanggung-tanggung kenaikan tarif tersebut menyentuh dua kali lipat dari tarif semula. Bukan hanya tarif air namun komponen lain seperti administrasi, pemeliharaan meter dan abodemen ikut mengalami kenaikan harga. Tarif baru ini muncul karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Hal ini kemudian ditindaklanjutin dengan keluarnya Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018 yang secara sah legalitas tarif air menjadi berlaku.

Meskipun demikian, tidak jarang sejumlah masyarakat protes, mulai dari aksi tolak kenaikan tarif air melalui tanda tangan petisi sampai pada aksi di jalan yang baru-baru ini terjadi di daerah Tugu Keris Siginjai bahkan kabarnya persoalan ini sudah diperkarakan di pengadilan negeri Jambi oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Jambi terhadap tergugat Direksi PDAM Tirta Mayang dan Walikota Jambi dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Aksi protes tentu muncul bukan tanpa sebab yang logis, selain karena harga yang tidak terjangkau oleh warga Jambi namun juga karena tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas pelayanan yang memadai. Penulis selaku masyakarat pengguna air pun menilai bahwa tarif tersebut tidak masuk akal dan tentunya cukup memberatkan. Lalu kenapa ini bisa terjadi padahal kenaikan tarif tersebut bermuara dari peraturan? Pertanyaan mendasar demikian merupakan sebuah realita yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya bahwa meskipun kini kenaikan tarif air merupakan pelaksanaan dari peraturan namun tidak melulu dapat dibenarkan. Sesuai dengan judul, penyebabnya adalah motif hanya “legalitas diatas kertas”. Maksudnya adalah bahwa kenaikan tarif ini tidak maksimal mempertimbangkan suara masyarakat kotaJambi. Pembuat kebijakan ataupun pelaksana kebijakan sering kali beralasan bahwa kenaikan tarif tersebut sudah berdasarkan peraturan yang ada seolah tidak ada yangsalah. Namun agaknya pernyataan ini menurut Penulis terlalu naif dan klasik ketika dibenturkan dengan hakikat pejabat publik sebagai bagian dari pelayan masyarakat.

Padahal jika dikaji kembali kebijakan kenaikan tarif terdapat beberapa problematika yang ada di dalamnya.Pertama, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) layaknya PDAM Tirta Mayang sejatinya bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat bukan keuntungan semata. Kesejahteraan yang dimaksud adalah ketika harga yang ditetapkan mampu dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Sejalan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum menegaskan bahwa penghitungan dan penetapan tarif air minum harus didasarkan pada prinsip keterjangkauan. Jika dibenturkan pada realita yang terjadi di lapangan maka hari ini tarif air tidak terjangkau. Hal ini ditandai dengan aksi protes masyarakat kota Jambi. Benar, ada yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan yang sudah sepatutnya didengar.

Kedua, Penulis melihat bahwa kenaikan tarif sudah terjadi pada bulan Oktober 2018, namun muncul pergeseran kebijakan yang semula menerapkan model tarif progresif lalu berubah melalui Keputusan Direksi No 70 Tahun 2018 terhitung Desember 2018 bahwa PDAM Tirta Mayang memberlakukan ketentuan minimum charge kepada pelanggan kota Jambi. Lagi-lagi, kebijakan ini tidak sejalan dengan Pasal 6 PermendagriNo 71 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa model tarif yang ditetapkan adalah tarif progresif bukan tarif minimum charge. Hal demikian tentu tidak sama sekali mencerminkan prinsip efisiensi pemakaian air. Mengapa? Warga kota Jambi tentu berpikir bahwa banyak atau tidaknya pemakaian air tidak berdampak pada penghematan pembayaran tarif air perbulan. Benar saja, misalnya kita memakai air 7M 3 maka kita tetap membayar harga sama dengan pemakaian 10M 3 . Jelas bukan? Tidak akan mungkin efisiensi pemakaian air atau penghematan air dapat diwujudkan malah justru pemborosan dan masalah baru kemungkinan besar akan timbul. Rakyat kota Jambi dipastikan tidak mempunyai pilihan, apalagi memutus sambungan air, karena badan usaha milik pemerintah daerah tersebut merupakan satu-satunya penyalur air khususnya di Kota Jambi yang memiliki hak monopoli.

Ketiga, masih dalam kajian PermendagriNo 71 Tahun 2016 bahwa kebijakan tarif air tidak memaksimalkan proses transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan dan penetapan tarif. Artinya rakyat atau pelanggan sejatinya harus diikutsertakan dalam rencana penetapan tarif. Lalu, menjadi pertanyaan, suara rakyat yang mana yang diakamodir oleh pembuat kebijakan? Kalau saja rakyat dilibatkan semaksimal mungkin tentu tak mungkin ada protes bahkan gugatan di pengadilan.

Berdasarkan tiga alasan yang penulis uraikan, sangat jelas ada ketidakberesan dalam penerapan kebijakan tarif air ini. Meskipun dalih karena sudah berdasarkan persetujuan kepala daerah seolah benar namun tidak semata-mata harus mengkebiri hak-hak rakyat. Kepentingan rakyat jauh lebih penting agar ketertiban dan kesejahteraan dapat terwujud. Meskipun perkara ini sudah masuk proses hukum namun alangkah baiknya masalah ini diselesaikan melalui pembatalan pengenaan tarif dengan mengeluarkan peraturan walikota baru yang mempunyai otoritas dalam penetapan tarif. Penulis menyadari bahwa kenaikan harga air tentu menjadi sebuah keniscayaan namun dengan catatan dengan kenaikan wajar dan sesuai kondisi ekonomi rakyat. Penulis mengusulkan bahwa perlu dilakukan kajian agar suatu saat badan usaha milik daerah menjadi objek pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena sejatinya permasalahan demikian dominan mengarah pada persaingan usaha bukan pada perlindungan konsumen. Harapannya melalui tulisan ini pejabat berwenang mendengar keluhan warganya.

Oleh: Hottua Manalu
Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Jambi

Share

Recommended Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com