Refleksi Pangan 2018: Masalah, Kebijakan dan Alternatif Solusi di Provinsi Jambi

“Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner”
“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi yang tinggi, seharusnya Indonesia bisa menikmati berkah ekonomi (windfall profit) dari melonjaknya permintaan dan harga sejumlah komoditas pangan secara fenomenal itu”

(Pidato Presiden RI pertama Bung Karno pada acara peresmian Gedung Fakultas Pertanian IPB di Bogor, 27 April 1952)

Tulisan ini merupakan ringkasan dan ulasan dari “Agribusiness Discussion Forum (ADF)” tentang Pangan yang digagas oleh Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Diskusi Sesi I (14 September 2018) menghadirkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ir. Amir Hasbi, ME dan Guru Besar Ekonomi Pertanian UNJA Prof. Dr. Ir. Zulkifli Alamsyah, M.Sc dengan Tema Kebijakan Pangan; Sesi II (26 Oktober 2018) mengambil Tema Dinamika Produksi Pangan di Provinsi Jambi dengan Narasumber Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Jambi Ir. Ahmad Maushul dan Guru Besar Ekonomi Pertanian UNJA Prof. Dr. Ir. Dompak Napitupulu, M.Sc. Selanjutnya di sesi III (28 Desember 2018) menghadirkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME dan Akademisi dari Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) Dr. Ir. Syahrial Hafids, M.Sc. dengan tema Industri Olahan dan Diversifikasi Pangan di Provinsi Jambi.

Produksi dan Kebijakan Pangan
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih menghadapi permasalahan pertanian, khususnya masalah penyediaan bahan pangan. Dalam piramida Maslow “pangan menjadi kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi ketersediaanya”. Selama manusia tidak tercukupi kebutuhan dasar ini, maka motivasi hidup lainnya sulit untuk dikerjakan. Oleh pakar pangan, disebut “stomach cannot wait”. Ini berarti bahwa urusan kecukupan pangan adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditunda. Pangan menjadi komoditas yang sangat strategis dan menjadi ukuran keamanan dan kenyamanan hidup suatu negara, wilayah atau daerah.

Aspek penting memahami situasi pangan, harus diawali dengan akurasi data yang baik sehingga perdebatan tentang “impor pangan” yang kerap terjadi akibat beda data antar lembaga sejatinya tidak lagi terjadi. Perseteruan data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan di awal tahun 2018 adalah potret buram, betapa pentingnya akurasi data dan komunikasi antar lembaga memetakan potensi, produksi dan ketersediaan pangan di tanah air, termasuk di Jambi. Untuk itu, pemerintah mesti segera melalukan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data pangan secara berkesinambungan. Terkait data pangan khususnya beras, pemerintah mestinya mampu memastikan data terkini dan akurat. Data yang dimaksud mestinya adalah data realisasi, bukan estimasi dan data faktual di lapangan, bukan data kesepakatan.

Merespon isu tentang data, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DPTPH) Provinsi Jambi, mulai saat ini komitmen melakukan pendataan perbulan/mingguan mengenai siatuasi komoditi Padi, Jagung, Kedelai (PAJALE), sebagai early warning system mengatasi masalah pangan yang sangat krusial. Pada Tahun 2018, rerata indeks pertanaman (IP) padi sawah di Jambi adalah 1,49 dengan capaian tertinggi yakni Kota Sungai Penuh (2,54) dan Kabupaten Sarolangun (2,36). Perkembangan luas tanam dalam lima tahun terakhir berfluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2014 (-10,52%) dan 2015 (-7,80%), meningkat signifikan pada tahun 2016 (41,54%) tetapi sedikit menurun di tahun 2017 (3,31%). Dari sisi produksi dan produktivitas juga fluktuatif, sempat menurun di tahun 2015 (-2,69%) tetapi kembali meningkat di tahun 2016 (2,85%) dan 2017 (0,90).

Untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, DPTPHP kini fokus melakukan perluasan Areal Tanam Baru (khususnya PAJALE) termasuk pemetaan sumber-sumber pertumbuhan baru produksi, pemetaan dukungan sarana dan prasarana, pemetaan potensi varietas yang akan dikembangkan, termasuk waktu tanam, pemetaan tingkat produktivitas, deregulasi sistem perbenihan, mendukung pengembangan padi gogo dan pasang surut, peningkatan intensifikasi dan pengamanan produksi, pengurangan losses, peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan pasar.

Aspek penting berikutnya adalah memahami penawaran (supply) dan permintaan (demand) akan pangan. Dari sisi permintaan (demand), situasi pangan kita dihadapkan pada tantangan jumlah Penduduk Indonesia yang relatif besar (>265 juta jiwa). Angka ini merupakan jumlah ke-4 terbesar penduduk dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat dan telah membawa konsekuensi terhadap total permintaan pangan yang besar. Tantangan berikut adalah pemanfaatan berbagai komoditas pangan yang tidak hanya untuk konsumsi “food” saja, tetapi juga untuk feed, fuel dan fiber. Dari sisi demand tantangannya adalah pertambahan penduduk yang terus bertumbuh sementara ketergantungan terhadap konsumsi beras yang masih tinggi (111,7 kg/tahun). Sementara dari sisi supply, lahan-lahan produktif untuk pangan semakin menyusut akibat konversi lahan yang masih tinggi dan tidak terkendali yang mencapai 3,83% atau 6.493 hektar per tahun, Alih fungsi lahan (konversi) dari lahan pangan ke komoditi non pangan; sebaran produksi tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu, dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah penawaran (supply) dan permintaan (demand). Kebijakan peningkatan produksi pangan baik melalui ekstensifikasi pangan (percetakan sawah baru) maupun intensifikasi pangan masih relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Tentu dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan pada tataran implementasi.

Diversifikasi Pangan dan Agroindustri Kreatif
Provinsi Jambi sesungguhnya memiliki potensi pangan yang sangat besar untuk bisa dikembangkan, seperti produk olahan hasil laut di wilayah pesisir Jambi (Kabupaten Tanjab dan Tanjab Timur, produk olahan Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah tengah dan barat Jambi, seperti kentang, jagung, nenas, pisang, kopi, singkong gula tebu dan beragam produk olahan lain.

Pengembangan bisnis dan industri pangan di level lokal dapat dilakukan melalui fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, pangan olahan, dan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal. Secara praksis, peran Disperindag Provinsi Jambi dalam pengembangan Produk Pangan yang telah dilakukan adalah BIMTEK Divesifikasi Pangan, Desain kemasan, fasilitasi perizinan IKM termasuk sertifikasi halal, pemberian bantuan peralatan IKM, penyuluhan good manufacturing practice, workshop E-Smart dengan marketable Bukalapak, pembentukan sentra IKM untuk one village one product (OVOP) dan fasilitasi promosi untuk penjualan produk IKM se Provinsi Jambi di berbagai event.

Tantangan terhadap beragam industri olahan dan diversifikasi pangan secara umum agar menjadi maju, berkembang dan menjanjikan adalah melalui “Agroindustri Kreatif”. Agroindustri kreatif mampu memberikan sumbangan nyata bagi peningkatan perekonomian, terutama jika ada dukungan SDA (terutama SDA lokal); mampu menjadi pintu keluar sektor pertanian (transformasi bahan mentah menjadi bahan siap konsumsi), basis sektor manufactur dan memiliki prospek pasar global, terutama menjawab isu ketahanan pangan dan energi.

Alternatif Solusi
Kendati di aspek ketersediaan pangan, terutama beras di Provinsi Jambi saat ini masih cukup (surplus), yang disumbang oleh produksi yang cukup baik di Kabupaten Kerinci, Merangin dan Tanjabtim. Akan tetapi beberapa daerah yang selama ini menjadi penyumbang pangan dari komoditi beras maupun non beras di Jambi terus mengalami penurunan, dan harus disikapi dengan beberapa alternatif solusi berikut:
• Penyediaan data base ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
• Mengefektifkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam bentuk Perda dan implementasinya (saat ini baru 2 kabupaten yang sudah menerbitkan Perda yaitu Tanjab Timur dan Bungo)
• Rehabilitasi sarana irigasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan terlantar yang selama ini tidak dapat akses terhadap sumber air/pengairan
• Mengefektifkan dan memperluas program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM),
• Mengembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan diversifikasi pangan
• Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan olahan melalui dukungan dana APBD Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
• Mendorong pengembangan Agroindustri Kreatif dalam pengelolaan beragam pangan lokal di Provinsi Jambi agar mampu memberikan sumbangan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terus meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha agribisnis dalam hal teknologi proses, manajemen industri dan menciptakan lingkungan industri kreatif; Integrasi Hulu-Hilir; Integrasi Green Agroindustri Kreatif dan Integrasi IT dengan agroindustri kreatif (terutama dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0).

 

Oleh: Dr. Fuad Muchlis, SP, M.Si
(Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com