Banyak Jalan Melawan Para Pencuri Ikan

Dari Washington DC ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti baru saja mendapatkan penghargaan kategori Excellence in National Stewardship dari Peter Benchley Ocean Award penghargaan kemaritiman yang cukup prestisius dibidang kemaritiman internasional. Penghargaan kategori ini diberikan kepada tokoh perwakilan dari negara yang telah membuat kontribusi luar biasa untuk melindungi, memulihkan dan memberikan apresiasi besar di bidang kelautan yang berdampak secara global. Hal ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja beliau dan kita harus pula untuk membantu perjuangan beliau dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan laut dan pemilik laut sebenarnya dari kejahatan pencurian ikan. Dengan perjuangan beliau dari intervensi dari pihak yang tidak setuju, seluruh golongan masyarakat khususnya para akademisi untuk dapat membantu menjaga dengan kemampuan yang dimiliki. Perlu dipahami masalah pencurian ikan sampe sekarang masih terjadi sehingga semangat perlawanan harus tetap dijaga pula.

DENGAN jabatan menteri yang sedang beliau jalankan, beliau terus mengkampanyekan kegiatan pencurian ikan adalah kejahatan internasional juga merupakan salah kejahatan luar biasa dalam kunjungan ke luar negeri ataupun saat mengeksekusi pembakaran kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan. Kejahatan luar biasa maka harus dilakukan penanganan secara luar biasa pula. Mengutip pidato Dirjen FAO José Graziano da Silva pada Juli 2016 penangkapan ikan ilegal secara global menyumbang tangkapan tahunan hingga 26 juta ton, dengan nilai hingga $ 23 miliar. Potensi ekonomi yang hilang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara pemiliki potensi perikanan.

Sampai sekarang masih belum adanya hukum internasional yang memiliki daya ikat ‘hard law’ terhadap tindakan pencurian ikan. Dasar hukum internasional mengenai laut yaitu The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tidak dapat secara efektif untuk menjawab permasalahan mengenai pencurian ikan. Aturan didalam UNCLOS mengatur tentang rejim wilayah laut yang secara eksplisit hanya mengedepankan penyelesaian soal batas wilayah untuk mengukur dimana batas kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara. Hal ini tidak dapat secara efektif dalam penegakan hukum kasus pencurian ikan.

Ketika pencurian ikan secara besar-besaran terjadi ditambah masih belum adanya aturan hukum internasional secara ‘hard law’ terbentuk, maka negara dan organisasi intenasional yang membentuk aturan-aturan secara ‘soft law’ yang mengikat kepada Negara secara sukarela. Aturan hukum internasional yang mengikat secara sukarela itu dua diantaranya International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing (IPOA-IUU) dan Code Of Conduct Responsible Fisheries (CCRF).

Dalam IPOA-IUU ini dijelaskan dimulai mengenai defenisi dari kegiatan pencurian ikan sehingga tidak terjadi kekaburan atas penafsiran kegiatan tersebut. Dokumen IPOA-IUU yang disepakati tersebut juga berisi tindakan yang dapat dilakukan bersama negara-negara di dunia untuk mencegah hingga pencurian ikan tidak terjadi lagi. Sedangakan didalam CCRF memuat mengenai pemanfaatan dan pengelolaan perikanan oleh negara secara bersama-sama agar kualitas dan kuantitas perikanan dapat dijaga, lingkungan laut pun dapat dijaga sebagai warisan bersama umat manusia. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan menurut CCRF haruslah didasarkan pada bukti ilmiah terbaik dengan tetap menyandarkan pada kearifan lokal berbasis kemampuan tradisional yang harus terus dijaga dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain perjanjian internasional diatas, ada perjanjian internasional lain yang dimotor oleh FAO mengenai penanganan pencurian ikan secara global melalui Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA) pada tahun 2009. Perjanjian ini melakukan pendekatan baru penanganan tindakan pencurian ikan melalui tindakan pelabuhan. Ini termasuk mendeteksi kapal penangkap ikan yang membutuhkan dan meminta ijin yang ingin memasuki terlebih dahulu. Negara pelabuhan mentransmisikan informasi terperinci mengenai identitas, aktivitas, dan ikan yang mereka miliki di kapal. Sehingga pendaratan hanya bisa dilakukan di pelabuhan khusus yang dilengkapi untuk pemeriksaan yang efektif.

Negara anggota yang terikat dengan PSMA wajib menerapkan sejumlah tindakan mengelola pelabuhan yang berada di bawah otoritas negara masing-masing untuk mencegah kegiatan pencurian ikan. Pelabuhan dirasa memiliki peran yang efektif untuk mendeteksi pencurian ikan, dengan menghentikan kegiatan membongkar maupun memuat ikan untuk dijual, dan dimana pelabuhan sebagai tempat untuk memastikan informasi kapal-kapal yang tidak sesuai etika dalam penangkapan ikan.

Kapal yang diizinkan memasuki pelabuhan dapat dikenai pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan seperangkat standar yang sama. Kapal-kapal diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka diberi lisensi untuk penangkapan ikan oleh negara yang memiliki bendera yang mereka pakai, dan mereka memiliki izin yang diperlukan dari negara-negara yang perairannya dimana meraka beroperasi.

Bagi kapal-kapal yang tidak dapat menunjukkan bukti aktivitas penangkapan ikan, mereka akan dicurigai terlibat dalam pencurian ikan, sehingga mereka dapat ditolak untuk mengunakan pelabuhan untuk kegiatan lebih lanjut, menolak ijin menjual ikan, mendapatkan bahan bakar atau kebutuhan kapal lain. Lebih lanjut mereka bisa dilaporkan sebagai palanggar kepada seluruh negara yang terikat dengan PSMA. Ketika sebuah kapal sudah di tolak aksesnya dan hasil inspeksiny mengungkapkan masalah, pihak yang bersangkutan harus mengkomunikasikan infomasikan tersebut ke negara yang diberi bendera kapal terdaftar, dan menginformasikan peserta perjanjian lainnya serta pengelola pelabuhan di negara-negara tetangga.

Perjanjian internasioal PSMA ini membawa angin baru terhadap perlawanan kepada para pencuri ikan. PSMA yang pada tahun 2016 baru saja entry to force dalam hokum internasional hal ini harus dimaksimal dalam penanganan tindakan pencurian ikan khusus yang berkegiatan di Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari negara yang mengikatkan diri pada PSMA dengan ratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Diatur). Diharapakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perlawanan terhadap tindakan pencurian ikan memanfaatkan kerjasama PSMA dan membuat kebijakan penanganan pencurian tidak hanya dilakukan dilaut semata tetapi mengikuti hingga daratan melalui pintu masuk laut yaitu pelabuhan.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com