EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISARIS DAN PAJAK AGRESIF TERHADAP KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN

Indonesia menganut sistem self assessment dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assesment System memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak mengindikasikan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan terjadi karena perusahaan memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Perusahaan yang melakukan kecurangan memberikan dampak kerugian material sampai dengan kehilangan kepercayaan dari stakeholder. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris sebagai perpajangan tangan stakeholder memberikan peluang terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Rochmat Soemitro, 2011).

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional (Rochmat Soemitro, 2014).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) Industri manufatrur merupakan industri yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar (30,03%) dari industri lainnya. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya yaitu sebesar 17,1% pada tahun 2017 (Airlangga Hartaro, 2018).

Indonesia menganut sistem self-assessment dimana sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak baik sesuai atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang disebut aggressiveness tax atau pajak agresif (Frank et al, 2009). Lebih lanjut Frank et al (2009) mengatakan bahwa tindakan pajak agresif dapat dilakukan dengan merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2018) menempatkan industry manufaktur di posisi pertama industry yang dirugikan akibat terjadinya kecurangan pelaporan keuangan se asia pasifik dengan persentase 17% dengan total kasus sebanyak 33 kasus kecurangan pelaporan keuangan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kecurangan tersebut, industry manufaktur mengalami kerugian rata-rata sebesar 500.000 dolar amerika (U$ 500.000).

Kecurangan pelaporan keuangan terjadi karena perusahaan memperkecil jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak) (Brian dan Martani, 2014). Chen et al (2010) mengatakan bahwa pemilik perusahaan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif (Chen et al. 2010).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion (Frank et al. 2009). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Dewi Kartika Sari dan Dwi Martani, 2010).

Richard Susilo (2017) mengemukakan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly, perusahaan di Indonesia menduduki peringkat 11 dari 30 negara yang melakukan pajak agresif dengan tidak membayarkan pajak ke Dinas Pajak Indonesia senilai 6,48 miliar dolar AS.  Kasus transfer pricing sebagai tindakan melakukan pajak agresif terjadi pada PT. Toyota Manufacturing Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,07 Triliun rupiah (Yosida dan Syafruddin,2016).

Dhaliwal et al (2004) berpendapat bahwa manajer perusahaan melihat departemen pajak sebagai pusat laba yang bertanggung jawab untuk meningkatkan arus kas perusahaan melalui pelaporan pajak agresif dan mengelola pendapatan melalui estimasi biaya pajak. Oleh karena itu, konsisten dengan pandangan ini, dapat diharapkan bahwa perusahaan dapat menjadi agresif baik dalam pelaporan keuangan dan pajak mereka (Frank et al, 2009).

Hal ini menyebabkan manajer mengeksploitasi strategi penghindaran pajak yang kompleks, untuk menurunkan pajak untuk mengalihkan sumber daya perusahaan, yang kemudian mereka sembunyikan dengan mendistorsi laporan keuangan perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006). Frank et al (2009) membuktikan bahwa ada pengaruh pajak agresif terhadap pelaporan keuangan, dimana pajak agresif menyiratkan adanya informasi yang disembunyikan sehingga memiliki dampak terjadinya kecurangan.

Dalam menjalankan perusahaan dibutuhkan fungsi pengawasan dimana fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. The public oversight Board (1995) di Amerika menyatakan dewan komisaris memainkan peran penting dalam proses pelaporan keuangan.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik. Corporate governance menggambarkan prosedur-prosedur peningkatan kualitas laporan keuangan, memiliki penekanan pada peran dewan komisaris dalam menekan manipulasi laba dan dalam meyakinkan bahwa memberikan informasi yang tepat tentang operasi perusahaan.

Wiralestari dan Riski Hernando Universitas Jambi
Materi Makalah International Conference in Busniess Inovation 2019
Dhurakij Phundit University Bangkok Thailand.

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com