PPID UNJA HADIRI SOSIALISASI MONEV KIP 2019


JAKARTA,- Petugas Informasi Utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Jambi, Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H hadir dalam acara sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat bersama 85 para Ketua PPID Perguruan Tinggin Negeri se Indonesia, di Ruang Anantakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (21/08).

Komisioner KI Pusat Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi selaku penanggungjawab e-monev dalam paparannya menyampaikan  pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap 356 Badan Publik (BP). Khususnya untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri, yang diikutkan dalam monev sebanyak 85 PTN se Indonesia. Monitoring dan Evaluasi BP tahun 2019 mengalami lompatan besar dari sistem monev manual menjadi e-monev.

“Pada tahun ini komisi informasi pusat mulai menerapkan sistem e-monev untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan monev, sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elekronik,” jelasnya.

Menurutnya hasil monev (monitoring dan evaluasi) sebagai indikator pelaksanaan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan dilaporkan ke Presiden dan DPR RI.

Tujuan dari dilaksanakannya monev ini adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir; mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, dan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan meliputi enam tahapan yaitu; tahap sosialisasi dan penyampaian kuesioner (20-21 Agustus 2019), tahap pengisian aplikasi kuesioner e-monev, melalui e-monev.komisiinformasi.go.id mulai tanggal 27 Agustus hingga 20 September 2019.

Selanjutnya tahapan verifikasi kuesioner yang memakan waktu selama tiga minggu dilanjutkan dengan presentasi dan visitasi BP secara random pertengahan Oktober serta diprakirakan minggu pertama atau kedua November akan dilaksanakan penganugerahan di Istana Presiden.

Sebagai informasi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dilaksanakan kepada Badan Publik yang terdiri atas 7 (tujuh) kategori,  yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK), Lembaga Non

Struktural (LNS), Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik.

IRWAN

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com