KULIAH TAMU KOMISI YUDISIAL DI FH UNJA

MENDALO,- Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (Unja) menggelar Diskusi Publik dengan tema Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Pengadilan. Diskusi tersebut dihelat di Aula Rektorat Lantai III Kampus Mendalo (24/10).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Hj. Hafrida, S.H., M.H yang dalam sambutannya mengatakan dengan melalui diskusi ini mahasiswa diharapkan mengetahui kode etik yang harus ditegakkan oleh seorang hakim.

“Kode etik merupakan suatu patokan untuk kegiatan dan tingkah laku yang baik dan benar. Kode etik tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi saya sebagai dosen juga mempunyai kode etik. Begitu juga profesi hukum lainnya, sehingga pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan koridor hukum,” Ujar Hafrida.

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa sebagai motivasi bagi mahasiswa yang hadir, sosok Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Kemas Abdul Roni sudah tidak asing lagi dengan Jambi, karena Kemas A. Roni pernah tinggal di Jambi.

“Sebagai Motivasi bagi para mahasiswa, bahwa Bapak Kemas Abdul Roni pernah tinggal di Jambi. Jadi, Jambi sudah tidak asing lagi bagi beliau, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Mungkin diantara mahasiswa yang hadir ini bisa menjadi bagian dari Komisi Yudisial RI. Untuk itu, kita tetap harus semangat menimba ilmu dan terus berperilaku baik,” Ujar Hafrida.
Sementara itu Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Kemas Abdul Roni kepada mahasiswa yang hadir mengatakan pentingnya kode etik hakim didalam pengadilan.
“Kode Etik Hakim perannya sangat penting. Karena peradilan bersih paling penting dalam penegakan keadilan,” Ujar Kemas A. Roni

Selain itu Kemas. A. Roni juga menjelaskan bahwa Jambi rawan praktek suap terhadap hakim, karena pengusaha illegal logging dn illegal fishing banyak terdapat di Provinsi Jambi. Namun laporan pelanggaran hakim di Jambi lebih didominasi terkait kasus perselingkuhan hakim.

Menurutnya Indonesia berada pada zona merah terhadap pelanggaran hakim, karena hakim di Indonesia rawan akan tindak suap. Dalam dua tahun terakhir, laporan pelanggaran terhadap hakim di Komisi Yudisial semakin meningkat. Pada tahun 2017, ada 14 ribuan laporan pelanggaran hakim, dan hingga akhir tahun 2019 ini terdapat 100 ribu lebih laporan pelanggaran terhadap hakim.

“Dari 55 kasus suap dan korupsi di Indonesia, 23 kasus di antaranya merupakan seorang hakim,” tambah Kemas A.Roni.
Meski di Indonesia terdapat 9.000 orang hakim, menurut Kemas A.Roni tidak sepatutnya hakim terlibat dalam kasus suap atau korupsi. Karena hakim merupakan juru peradilan di dunia.

SILVIA YULIANSARI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com