FISIPOL SELENGGARAKAN SEMINAR TATA KELOLA POLITIK DAN PEMERINTAHAN

JAMBI,- Bertempat di Hotel BW Luxury Kota Jambi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (FISIPOL UNJA) menggelar seminar nasional dengan tema “Merancang Arah Baru Tata Kelola Politik dan Pemerintahan di Ranah Lokal,” (30/11).

Kegiatan di buka oleh Rektor, Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H, Ph.D., serta menghadirkan narasumber dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Syamsuddin Haris M. Si., Dekan FISIP USU Dr. Muryanto Amin M.Si., Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Dr. Jafar Ahmad M. Si., dan dihadiri oleh Dekan Fisipol Unja, Dr. Hj. Hartati, S.H., M.H., Dosen serta Mahasiswa Fisipol Unja.

Rektor dalam sambutannya mengapresiasi tema yang diangkat dalam seminar nasional ini. Rektor mengatakan, didalam tata kelola politik tidak akan pernah selesai dibahas karena Indonesia saat ini dikuasai oleh politisi.

“Tidak bisa dipungkiri, produk hukum dirumuskan dan dilahirkan dari produk politik dan kekuasaan. Hukum, ketika berhadapan dengan politik yang kalah adalah politik,” ujar Rektor.

Rektor juga menambahkan, dalam sejarah perkembagan negara, pada fase awal kemerdekaan yang berkuasa adalah yang memiliki kekuatan. Dalam fase negara berkembang, kekuatan dan ekonomi dalam hal ini adalah yang memiliki finansial lebih yang berkuasa. Namun, pada fase negara maju, hukumlah yang paling menentukan.

“Saya berharap, berharap dengan diadakanya seminar, kita dapat menghasilkan ide cemerlang bagi pemerintahan di ranah lokal dan narasumber yang diundang pada seminar ini keseluruahn memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sangat baik,” tutupnya.

Sementara itu Dekan Fisipol Dr. Hj. Hartati S.H., M.H., dalam sambutannya mengatakan, melihat apa yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan, disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alenia ke IV bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Artinya negara membentuk regulasi agar tujuan negara dapat diwujudkan dengan membentuk politik hukum yang baik,” ujarnya.

Hartati juga menambahkan, Indonesia sebagai negara hukum dapat memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Apalagi perkembangan saat ini tata kelola politik dipengaruhi konfigurasi hukum. Disentralisasi di Indonesia yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yang terjadi malah sebaliknya.

“Nyatanya belum sepenuhnya berhasil dari segi ilmu politik. Diharapkan bagaimana paparan narasumber bisa memaparkan regulasi ilmu yang baru bisa tercapai. Dari seminar ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara, khususnya bagi pemerintah lokal,” tambahnya.

SILVIA YULIANSARI

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com