FGD BADAN USAHA MILIK DESA

MENDALO,- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jambi (Unja) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) kunjungan kerja PPUU DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi RUU Tentang Badan Usaha Milik Desa, Jum`at (7/2) di Ruang Senat Gedung Rektorat Lantai III Unja Mendalo.

Kegiatan di Buka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Ir. Abdul Aziz, M.Si serta dihadiri Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI, Dr. H. Alirman Sori, S.H.,M.Hum.,MM beserta rombongan, Dekan FEB , Drs. Amril, ME, Wakil Dekan FEB, Ketua Prodi serta Dosen dilingkungan FEB.

Prof. Aziz Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah mempercayaai Unja untuk memberi masukan tentang rancangan Undang-Undang mengenai Badan Usaha Milik Desa.

“ Terima Kasih kami ucapkan atas kehadiran bapak ibu panitia pelaksana rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa di Universitas Jambi, saya juga menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dari DPD RI terhadap Unja sebagai tempat untuk membahas rancangan undang-undang ini,” Ujar Prof. Aziz.

Selain itu ia juga berharap dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

“ Saya berharap kepada peserta yang hadir dapat memberikan masukan kepada DPD RI mengenai rancangan UU ini serta memberikan pokok pikiran dan perluasan informasi yang terbaik sehingga dapat bermanfaat bagi kepala desa bahkan untuk masyarakat Indonesia,” Jelas Prof. Aziz.

Ketua Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI, Dr. H. Alirman Sori, S.H.,M.Hum.,MM dalam sambutannya mengatakan alasan memilih Unja menjadi pilihan untuk mendengarkan saran dan pokok pikiran kepada panitia RUU.

“Karena Unja memiliki banyak sekali ahli-ahli ekonomi untuk kami himpun masukan-masukannya yang positif,” Jelas Alirman.

Selain itu ia berharap dengan diadakannya FGD ini akan memberikan perluasan informasi tentang Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa.

“Sekarang ini sudah banyak kepala desa yang terborgol karena ketidak seimbangan pembagian dana desa. Semoga didalam FGD ini dapat membantu kami dalam memperkaya pengetahuan dan masukan kepada kami tentang RUU Badan Usaha Milik Desa ini,” tutupnya.

SILVIA YULIANSARI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com