Integrasi 6 Fakultas Tidak Akan merugikan Mahasiswa

JAMBI,- Pengintegrasian 6 Fakultas yang ada di Universitas Jambi tertuang dalam Keputusan Rektor Unja Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang penetapan jurusan dan penempatan program studi pada fakultas dan pascasarjana di lingkungan Unja.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unja, Prof. Dr. rer.nat. Rayandra Asyhar, M.Si, mengatakan bahwa saat ini 6 fakultas yakni fakulats kesehatan masyarakat fakultas Ilmu keolahragaan, Fakultas Teknik, Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Teknologi Pertanian.

“ Ini berdasarkan peraturan yang berlaku sejak tahun 2014 oleh pihak kementrian belum memenuhi standar fakultas karena belum memiliki organisasi dan tata kelola yang jelas, namun meski belum memiliki organisasi dan tata kelola yang jelas prodi yang ada di fakultas tersebut tetap legal karena sudah memiliki SK izin operasional, jadi tidak ada masalah ketika itu digabungkan,” jelas Prof. Rayandra ketika ditemui di ruang kerjanya, Jum`at (19/6).

Selain itu jika Fakultas yang belum OTK tetap diteruskan akan beresiko pada produk hukum yang dibuat oleh pejabat fakultas tersebut.

“ Fakultas yang belum memiliki Organisasi dan Tata Kelola yang jelas tersebut akan beresiko terhadap produk hukum yang di buat oleh pejabat fakultas tidak berlaku seperti surat menyurat honorium serta tunjangan jabatan, Untuk memperbaiki hal tersebut maka dibuatlah keputusan Rektor untuk menggabungkan fakultas tersebut ke fakultas yang masih membidangi hal serupa seperti fakultas kesehatan masyarakat di gabungkan dengan fakultas kedokteran, fakultas Ilmu keolahragaan di gabungkan dengan FKIP, fakultas ilmu budaya di gabungkan dengan FKIP, Fisipol di gabungkan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Pertanian di gabungkan ke Fakultas Sains dan teknologi,” Tuturnya.

Kemudian Prof. Rayandra juga menyampaikan kepada mahasiswa bahwa tidak ada permasalahan dengan intergrasi fakultas ini karena status mahasiswa tetap legal.

“ Mahasiswa tidak perlu mempermasalahkan karena secara status mahasiswa tetap legal dengan tidak ada perubahan kurikulum, dosen maupun lokasi kuliah mahasiswa tetap sama dan mengikuti perkuliahan seperti biasanya, yang berubah hanya status fakultas yang dulunya terpisah saat ini di gabungkan dengan fakultas yang masih membidangi untuk mendapatkan kejelasan Organisasi dan Tata Kelola,” pungkasnya.

Sementara itu Koordinator PIDK Humas Unja, Akbar Kurnia Putra menyatakan hal serupa bahwa pengintergrasian fakultas tidak akan merugikan mahasiswa.

“ Keputusan untuk mengintergrasi beberapa fakultas tersebut sudah melalui rapat pimpinan dan rapat senat, kebijakan ini tidak akan merugikan mahasiswa, program studi tidak berubah, dan mahasiswa tidak dirugikan, sebab intergrasi fakultas tidak mempengaruhi gelar dan pembelajaran mahasiswa,” jelas Akbar.

Silvia Yuliansari

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com