MASYARAKAT ADAT DALAM DINAMIKA KEKUASAAN DI INDONEISA

Indonesia merupakan Negara Multikultural yang memiliki begitu banyak Suku dan Budaya, merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 Suku Bangsa dengan banyak keanekaragaman di dalamnya.

TENTUNYA dengan keanekaragaman hukum dan tradisi dalam Masyarakat Adat, banyak terjadi dinamika Sosial dan Politik dengan kekuasan Negara. Terlebih lagi, sistem politik di Indonesia yang cenderung bersifat sentralistik atau terpusat.

Dalam keanekaragaman tersebut, terdapat tradisi dan hukum yang dianut oleh masyarakat Adat yang tentunya berbeda dengan Hukum Negara. Bahkan, dua hal ini seringkali saling berbenturan karena adanya konflik kepentingan.

Permasalahan ini menurut saya sangat menarik untuk dibahas, sebab eksistensi kehidupan Masyarakarakat Adat seringkali hanya diangkat sebagai objek rasa penasaran dan hiburan. Sedangkan bagaimana peran dan regulasi kebijakan Negara dalam menjamin keberlangsungan hidup Masyarakat Adat kurang mendapat sorotan dari media umum.

Jika kita melihat persoalan ini dengan memakai perspektif filosofis dari teori kekuasaan Michel Folcault, Ia menyatakan bahwa kekuasaan adalah model strategis canggih dalam masyarakat tertentu, yang dibentuk dari kekuasaan-kekuasaan mikro yang terpisah-pisah dan tidak serta merta menjadi milik orang-orang tertentu melalui kesepakatan tertentu.

Foucault mengatakan “Bahwa kekuasaan pertama-tama harus memahami bahwa banyak dan beragamnya hubungan-hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus-menerus”.

Itu sebabnya, bagi Foucalult, kekuasaan tidak bersifat berasal dari adanya kekuasaan terpusat yakni negara. Kekuasaan tidak dipahami sebagai pemberian dari negara. Sehingga pemahaman tentang kuasa hanya dapat dikenakan pada presiden atau seorang raja dalam negara. Kekuasaan itu ada pada tiap orang karena itu kekuasaan itu lebih berkaitan dengan bagaimana strategi untuk berkuasa.

Foucault mencoba mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya: kekuasaan tidak dapat dilokalisir, melainkan merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.

Lalu bagaimana dengan Kekuasaan Negara terhadap Masyarakat Adat di Indonesia?

(Sumber Gambar :https://pin.it/7kJ3zpn)

Jika kita melihat dinamika persoalan antara masyarakat adat dan kekuasaan di Indonesia. Konflik yang terjadi di dominasi oleh perampasan lahan dan eksploitasi besar-besaran oleh korporasi dengan mengantongi izin dari Pemerintah dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Papua, laporan Yayasan Pusaka pada September 2019 menyebut kawasan hutan di Merauke dan Boven Digoel yang dialihkan jadi kebun sawit telah menggusur sumber pangan masyarakat adat, mulai dusun sagu, dusun buah, tempat berburu hewan liar, hingga tempat keramat dan sakral yang punya peran sosio-religius bagi masyarakat adat.

Tanah adat di kawasan hutan Papua yang beralih dari masyarakat ke perusahaan kini telah menjadi kebun sawit. Hingga 2019, ada 1.389.956 hektare kebun sawit di Papua dimiliki 52 perusahaan. Sebanyak 1.082.505 hektare di antaranya dimiliki 42 perusahaan di kawasan hutan dan telah mengantongi surat pelepasan dari pemerintah Indonesia. Akibatnya, terjadi deforestasi besar-besaran alias penghilangan hutan seluas 228.510 hektare pada 2019, didominasi wilayah Merauke dan Boven Digoel.

Dalam kasus lain yang terjadi Jambi, sekitar 200 dari 3.500 anggota suku Orang Rimba atau Anak Dalam di Jambi pindah dari animisme dan masuk Islam agar hidup lebih sejahtera dan mendapatkan kartu identitas penduduk atau KTP. Mereka bukan semata-mata pindah atas keinginannya sendiri, melainkan karena mereka merasa mencari makan semakin sulit di tengah konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah yang ditinggali suku ini. Lebih detail, bahkan pemimpin suku mereka mengatakan bahwa perpindahan keyakinan merupakan sesuatu yang terlarang bagi tradisi mereka. Menurut Rukka Sombolinggi, Koordinator of Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan kondisi suku pedalaman seperti ini terjadi karena pemerintah tidak memberikan perlindungan selayaknya.

Itu hanyalah dua kasus dari sekian banyak persoalan Masyarakat Adat yang terjadi di Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus di warnai oleh tindakan represif Aparat Negara untuk mengawal Korporasi.

Padahal, berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain dalam Pasal 18B Ayat (2), Negara juga menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I Ayat (3)) serta yang penghormatan pada kebudayaan dan Bahasa daerah yang berkembang di masyarakat (Pasal 32 ayat (1) dan (2)).

Namun sayangnya, UU itu hanyalah sebatas tulisan diatas kertas, tanpa adanya sebuah implementasi. Ini amat sangat disayangkan, kekuasaan adat di Masyarakat Adat tiidak dipandang sebagai kekuasaan mikro yang berkaitan dengan strategi kekuasaan secara makro oleh Negara untuk terciptanya kehidupan bernegara yang harmoni dan produktif, seperti apa yang Foulcault katakan.

Dominasi Negara yang terlalu kuat mengakibatkan penderitaan bagi keberlangsungan hidup Masyarakat Adat. Jangan sampai keanekaragaman yang selalu kita narasikan sebagai suatu kebanggaan menjadi Indonesia menjadi ternodai.

Gejolak Investasi korporasi untuk pertumbuhan ekonomi yang menjadi alasan Pemerintah untuk menggunakan lahan adat dan agraria memang merupakan masalah yang penting. Namun, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan juga merupakan variabel yang tidak kalah penting sehingga harus dipertimbangkan dalam penegakan kebijakan.

Oleh : Andolin Hendrik Lubis

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7  +  1  =  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com