Bagi dosen-dosen di berbagai universitas di Indonesia, semester ganjil tahun akademik 2020/2021 menjadi momentum istimewa, dan mungkin sedikit menakutkan, saat melihat para mahasiswa memilih meninggalkan struktur ruang kelas mereka yang nyaman dan menerima tantangan belajar di luar kampus. Pada awal tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, atau MBKM, yang bertujuan mendefinisi ulang peran perguruan tinggi dalam menyediakan tempat seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menimba ilmu, termasuk di luar ruang-ruang kelas konvensional.

Kebijakan ini mengatur bahwa mahasiswa dapat menggunakan hak tiga semester dari keseluruhan delapan semester masa perkuliahan untuk mengasah kompetensi melalui setidaknya delapan model pembelajaran non-konvensional. Delapan model ini meliputi pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, asistensi penelitian, proyek kemanusiaan, proyek kewirausahaan, proyek belajar mandiri dan proyek pengembangan masyarakat pedesaan. Penerapan kebijakan MBKM diharapkan dapat membawa penyegaran yang telah tertunda lama dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama dalam hal menjembatani peran perguruan tinggi dalam menjawab tantangan riil di masyarakat.

Konsep-konsep yang melandasi MBKM sebenarnya tidaklah baru. Para ahli pendidikan telah lama mempersoalkan peran pendidikan tinggi yang semakin eksklusif tanpa reality check dan perlahan kehilangan relevansinya dalam menjawab permasalahan aktual yang ada dalam masyarakat. Untuk mengembalikan peran ini, perguruan tinggi telah didorong untuk memperkuat sinergi degan para pemangku kepentingan dan dunia industri untuk memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran di perguruan tinggi sesuai dengan profil kebutuhan kompetensi di lapangan kerja dan tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas.

Sejak satu dekade terakhir ini, berbagai inovasi sebenarnya telah dijalankan perguruan tinggi dalam melibatkan penyedia lapangan kerja dan badan-badan industri dalam pemetaan kebutuhan pembelajaran. Hal ini termasuk menjaring umpan balik dari lapangan kerja dan industri dalam pengembangan kurikulum dan model pembelajaran, mengundang para praktisi ke ruang kelas untuk mengajar dan berbagi pengalaman mereka di lapangan, dan menerapkan berbagai model pembelajaran berbasis pengalaman, seperti pembelajaran berbasis proyek dan praktik magang.

Di Universitas Jambi, misalnya, melalui konsep pendidikan kewirausahaan mahasiswa belajar merancang dan mengembangkan produk atau proyek jasa yang dapat dipasarkan. Beberapa fakultas juga mengirimkan mahasiswa mereka untuk berpartisipasi dalam proyek pembinaan masyarakat, seperti mendirikan sistem pengolahan air atau memperkenalkan teknologi e-commerce kepada pelaku industri rumahan.

Meskipun proyek-proyek ini telah memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang berharga, namun pelaksanaannya masih terbentur berbagai masalah, termasuk belum adanya mekanisme pengakuan proses belajar luar kampus dan alih-kredit yang jelas sehingga mahasiswa seringkali dirugikan. Dalam konteks ini, MBKM diluncurkan bukan semata-mata untuk menciptakan sistem pengakuan pembelajaran yang lebih seimbang, namun juga menyediakan mekanisme jelas agar pembelajaran mahasiswa di luar kampus dapat dikelola dan diawasi sesuai standar pendidikan tinggi.

MBKM dalam Perdebatan Idealisme dan Pragmatisme Pendidikan Tinggi

Jauh sebelum MBKM diluncurkan, sebagian pakar dan praktisi dalam dunia pendidikan telah mengkritik pendekatan pendidikan tinggi yang semakin berorientasi secara ekslusif pada dinamika lapangan kerja. Salah satu kritik paling keras mengklaim bahwa perguruan tinggi telah kehilangan arah filosofis dan ideologisnya dan larut dalam peran kapitalis, atau setidaknya pragmatis, karena terlalu berkutat dalam menciptakan para pekerja, bukan pemikir. Meninjau kembali peran perguruan tinggi secara historis, kritik semacam ini sangat dapat dipahami.

Sepanjang sejarah, pendidikan tinggi selalu diasosiasikan dengan proses perjalanan intelektual yang kompleks, tempat terjadinya dialektika ilmu pengetahuan yang selanjutnya dikontribusikan secara luas untuk pengembangan peradaban manusia. Lulusan perguruan tinggi adalah hasil pembinaan intelektualitas yang kompleks ini dan diharapkan dapat memenuhi tugas kewarganegaraan yang jauh lebih luas daripada sekedar menjadi pengisi lapangan kerja.

Akan tetapi kita juga dihadapkan pada kenyataan dunia yang berubah lebih cepat daripada yang dapat kita antisipasi. Evolusi teknologi telah mengubah struktur dunia kerja dan melahirkan tuntutan profil kompetensi baru. Dalam dinamika perubahan ini, berbagai data statistik memperlihatkan bahwa perguruan tinggi mulai tertinggal. Kesenjangan kebutuhan industri yang dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi memperlihatkan angka yang cukup mengkuatirkan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan 5.67 persen lulusan sarjana masih menganggur.

Sebagian yang terserap di lapangan kerja pun ternyata memenuhi sektor yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Sementara sebaliknya, kalangan industri mengeluhkan sulitnya menemukan lulusan sarjana yang bermutu yang dapat mengisi kebutuhan mereka. Kesenjangan ini akan terus menghambat produktifitas pasar tenaga kerja dan dunia industri di Indonesia. Akibatnya, iming iming ‘bonus demografis’ yang menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara ekonomi maju tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Jalan Tengah yang Merdeka

Menyongsong perubahan beserta perhitungan resiko yang mengikutinya selalu menakutkan, namun kita tidak mungkin terus-terusan menutup mata dari fakta bahwa perguruan tinggi Indonesia harus berubah agar dapat mengembangkan peran dalam peradaban yang semakin dinamis. Bagi banyak akademisi, MBKM mungkin sekilas terlihat seperti gagasan setengah matang. Ada berbagai perbedaan interpretasi dan pertanyaan teknis yang menanti jawaban konkrit, misalnya mengenai mekanisme pengakuan pembelajaran mahasiswa di luar kampus, tingkat kesenjangan sumber daya antar universitas, keterbatasan jumlah mitra non-perguruan tinggi, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, sikap skeptis juga muncul di kalangan sebagian akademisi bahwa kebijakan MBKM lebih berpotensi melahirkan beban administratif baru dibandingkan menghasilkan inovasi yang substantif dalam mengubah landasan pembelajaran perguruan tinggi. Sikap ini cukup dapat dimaklumi bila melihat kecenderungan kita selama ini dalam meletakkan administrasi sebagai prasyarat bekerja dibandingkan sebagai konsekuensi logis dari pekerjaan.

Namun di balik berbagai kesulitan teknis tersebut, mungkin ini saat yang tepat bagi kita untuk berkaca ke dalam bahwa praduga kita mengenai MBKM lebih mencerminkan ketakutan kita kehilangan otoritas sebagai “pemilik” pengetahuan dan harus membaginya dengan keluasan tidak berbatas yang dapat dijelajahi mahasiswa di luar kelas. Di ruang kelas kita yang nyaman, selama bertahun-tahun ilmu pengetahuan diciptakan dan disalurkan dengan pola hierarki yang mapan dan seragam, dari dosen ke mahasiswa. Kita takut kehilangan kenyamanan ini. Kita mengulur waktu, mencoba menunda-nunda realita ini seperti sebelumnya, meskipun menyadari bahwa zona nyaman adalah jebakan paling nyata di era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang.

Pembelajaran melalui tindakan

Memaksa mahasiswa untuk melihat dosen dan universitas sebagai satu-satunya otoritas penyedia ilmu pengetahuan bukan hanya ketinggalan jaman, namun merupakan sikap berbahaya dan tidak bertanggung jawab. 144 sks yang harus diselesaikan mahasiswa dalam studi S1 mereka memberikan ruang yang lebih dari cukup bagi inovasi pembelajaran, termasuk jika kita harus mengirim mahasiswa belajar keluar kampus. Mahasiswa mungkin akan kehilangan banyak hal saat meninggalkan kelas yang kita rancang dengan seksama, namun di saat yang sama mereka akan memperoleh kearifan baru dan sama pentingnya melalui keterlibatan secara langsung dengan masyarakat.

Hal ini termasuk memperoleh berbagai soft skills penting seperti kemampuan interpersonal, empati, kemampuan berpikir cepat dan kritis dalam memecahkan masalah, kemampuan memimpin dan bekerja sama, serta sikap-sikap profesionalisme seperti integritas, keuletan dan pantang menyerah, serta kemampuan beradaptasi. Berbagai penelitian telah menekankan bahwa struktur pendidikan kelas tradisional yang kaku menyulitkan tumbuhnya keterampilan halus tersebut dalam diri mahasiswa.

Sebagai ketua salah satu program studi di kampus, pada semester ini saya telah bertemu dan berdiskusi dengan banyak mahasiswa, memberikan nasihat akademis bagi mereka yang mendaftar untuk belajar di program studi lain, di universitas lain, dan di institusi non-perguruan tinggi mitra melalui program MBKM. Membayangkan mereka akan menghadapi lingkar pergaulan yang semakin luas, secara intuitif saya mengingatkan mereka untuk menggunakan nama asli dan foto profil yang pantas di aplikasi WhatsApp, membuat alamat surel yang terdengar profesional, belajar berkomunikasi tidak hanya secara sopan namun juga efisien, serta memperingatkan mereka untuk tidak membagikan konten di sosial media yang mungkin akan mengundang tanda tanya. Nasihat-nasihat ini mungkin kedengaran sepele, dan sebelumnya tidak terlalu terpikir untuk saya selipkan dalam pembelajaran di kelas. Namun pada titik inilah kesadaran pentingnya mempertemukan pembelajaran dengan realita kehidupan menjadi semakin nyata.

Mendorong mahasiswa untuk menjalankan kehidupan sosial dan profesional secara lebih berhati-hati dan bertanggung jawab adalah pelajaran penting pertama dalam perjalanan mahasiswa menjadi orang yang dewasa yang dapat berkontribusi secara positif ke dunia yang mereka tempati. ‘Dunia memperhatikan Anda sekarang,’ demikian saya ingatkan mereka.

Saya menahan diri untuk memberikan saran lebih jauh karena percaya sepenuhnya bahwa kehidupan akan menyediakan pembelajaran paling tak terduga namun efektif yang tak mungkin dapat ditiru oleh mentor atau ruang kelas terbaik manapun.

*) Artikel asli berbahasa Inggris berjudul “Liberating Learning in Indonesian Higher Education” dimuat di Inside Indonesia edisi 142 tanggal 11 Januari 2021 dan dapat diakses pada tautan https://www.insideindonesia.org/essay-liberating-learning-in-indonesian-higher-education

 **) Delita Sartika adalah dosen ilmu sastra dan penerjemahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *